Menteri Bahlil: Birokrasi Rumit Buat Realisasi Investasi Rendah
Bahlil menyebut, penyebab utama rendahnya minat investasi di wilayah itu karena birokrasi yang rumit, kurangnya jaminan keamanan serta kesulitan mendapatkan kepastian hak atas tanah.
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia meminta seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat melakukan penataan birokrasi yang sehat dan memberikan jaminan keamanan. Ini diperlukan guna mendorong minat investasi para pengusaha di wilayah itu.
Bahlil menyebut, penyebab utama rendahnya minat investasi di wilayah itu karena birokrasi yang rumit, kurangnya jaminan keamanan serta kesulitan mendapatkan kepastian hak atas tanah.
-
Kenapa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpesan agar hilirisasi tetap dilanjutkan? Ia pun berpesan bahwa siapapun nanti menteri investasi selanjutnya, tugasnya adalah melanjutkan kebijakan tersebut. Ia juga menegaskan agar hilirisasi jangan sampai dibubarkan.
-
Kapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan pendapatnya mengenai hilirisasi? Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di The Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
-
Bagaimana Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan tentang realisasi investasi bidang hilirisasi di tahun 2023? Dia mengatakan total realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp 375,4 triliun. Menurutnya, angka ini merupakan 26,5% dari total realisasi investasi periode Januari-Desember 2023.
-
Kapan Bahlil memaparkan tentang investasi dan ekonomi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam acara 'Trinegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1).
-
Bagaimana Bahlil Lahadalia masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi? Bahlil mengaku masuk kabinet Presiden Jokowi pada 2019 bukan dari usulan atau perwakilan Golkar.
-
Siapa yang baru saja dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi? Baru-baru ini Presiden Joko Widodo baru saja melantik Yuliot Tanjung, eks Deputi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini resmi ditunjuk menjadi Wakil Menteri Investasi.
"Pertama keamanan harus dijamin, kedua birokrasi dari pejabat yang memiliki kewenangan, ketiga masalah di hampir seluruh Papua yaitu masalah jual beli tanah yang rumit. Bagaimana investasi bisa masuk jika ketiganya tidak terpenuhi," ujar Bahlil dikutip dari Antara, Rabu (15/6).
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan BKPM, pada 2021 Papua Barat ditargetkan menyerap investasi sebesar Rp3,78 triliun. Namun hingga Desember 2021 hanya mampu terealisasi sebesar Rp1,11 triliun.
Akibatnya, target yang ditetapkan Pemerintah Pusat terhadap Papua Barat dalam hal pertumbuhan dan penyerapan investasi pada 2022 diturunkan menjadi Rp2,74 triliun.
Bahlil juga memaparkan soal daya saing investasi di Papua Barat jauh tertinggal dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini dipandang sangat ironis mengingat Papua Barat kaya akan potensi sumber daya alam.
"Daya saing investasi Papua Barat ada di urutan terakhir dari 34 provinsi di Indonesia," ucap Bahlil.
Pengaruh ke Pertumbuhan Ekonomi
Menurut mantan Ketua HIPMI itu, minimnya nilai investasi yang masuk ke sebuah daerah maka akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Adapun pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan I 2022 mengalami kontraksi minus 1,01 persen.
"Di provinsi yang investasinya kurang, pasti pertumbuhan ekonominya lemah. Kontraksi minus yang terjadi itu akibat kurangnya daya beli masyarakat, pengaruh dari pendapatan. Kondisi itu hanya dapat diatasi dengan terciptanya lapangan kerja yang diakomodasi oleh investasi di daerah," jelasnya.
Agar pertumbuhan ekonomi Papua Barat bisa dan terus meningkat di masa mendatang, Bahlil mengajak para kepala daerah di wilayah itu untuk mendukung kehadiran para investor besar di daerahnya masing-masing.
Investasi besar yang datang dari luar baik dalam negeri maupun penanaman modal asing, katanya, harus dapat berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang ada di daerah sehingga pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton di negerinya sendiri.
(mdk/idr)