Menteri Bahlil Protes Kebijakan GMT Berpotensi Ganggu Hilirisasi di Indonesia

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta implementasi Global Minimum Tax (GMT) agar dikaji kembali.

Pasalnya, penerapan GMT hanya akan menguntungkan negara-negara tertentu. Khususnya negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat. "Dengan adanya ketentuan tax minimum global tadi, maka akan mempengaruhi insentif investasi. Dari kesepakatan tadi memutuskan ini butuh kajian ulang. Jangan sampai ini diimplementasikan kemudian menguntungkan satu kelompok negara tertentu. Ini kita nggak mau," kata Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu (20/8).

Untuk menarik investasi, negara berkembang saat ini masih membutuhkan pemanis.

Sehingga kebijakan perpajakan negara maju tak bisa dipukul rata dengan negara berkembang.

Merdeka.com

"Kita sekarang lagi kajian, harus ada pemanis (sweetener) lain. Jujur bahwa tidak apple to apple dong negara maju mau jadikan baseline yang sama dengan negara berkembang," kata Bahlil.

Kebijakan GMT akan memaksakan negara-negara berkembang untuk kirim bahan baku ke negara-negara maju.

Sehingga GMT ini tidak lebih dari akal-akalan negara-negara maju. "Ilmu ini (akal-akalan) kita sudah paham. Jangan lagi anggap kita tak paham," ucap Bahlil.

Berbeda dengan Bahlil, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut

berbagai negara kini tengah bersiap menerapkan kesepakatan pajak minimum global (global minimum tax). Sri Mulyani mengatakan Indonesia sejauh ini masih menggunakan insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing investasi. Menurutnya, berbagai skema insentif fiskal tersebut juga terus diasah agar efektif menarik investasi.

“Ini yang akan menjadi salah satu fokus karena dunia sekarang juga mulai bertahap melaksanakan global taxation yang bertujuan untuk mengurangi berbagai insentif fiskal untuk mencegah race to the bottom,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR beberapa waktu lalu.