Menteri Ferry: Reklamasi pantai harus beri manfaat untuk negara
Program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dibangun di atas tanah negara.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan reklamasi pantai harus memberikan manfaat bagi negara. Sebab, program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dibangun di atas tanah negara.
"Karena biar bagaimanapun harus diingat bahwa ada aspek kenapa hasil reklamasi itu adalah tanah yang dikuasai negara karena memang ini menyangkut zona teritorial," ujar Ferry di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/4).
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang ditawarkan Adira Finance di Jakarta Fair Kemayoran? Dalam rangka tema HUT tahun ini, yaitu Jakarta sebagai Kota Global Dengan Berjuta Pesona, Adira Finance hadirkan Kampung Adira di Jakarta Fair dengan tujuan menyediakan solusi finansial yang unik dan mempesona bagi para pengunjung melalui sinergi dengan ekosistem.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
Dengan begitu, dia mengingatkan agar tujuan dibangunnya reklamasi pantai tidak hanya untuk hal yang bersifat komersial. Alasannya, jika hasil reklamasi dinikmati oleh badan usaha maupun swasta, maka negara akan merugi.
"Jadi reklamasi itu tidak boleh semata-mata hanya untuk hal yang sifatnya komersil. Tapi kalau hasil reklamasi itu mendatangkan manfaat, negaralah yang mengatur. Prinsipnya itu saja," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan lebih detail terhadap dampak dari reklamasi. Pembangunan ini menyangkut soal lingkungan beserta kehidupan masyarakat dan nelayan yang menggantungkan hidupnya di wilayah tersebut.
Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan siap duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membahas reklamasi pantai utara Jakarta.
"Kami kan sama-sama pemerintah, kami akan diskusikan. Jadi mau ada koreksi atau nggak soal izin reklamasi, ada 3 hal dasar, ekosistem, sosial ekonomi, dan tanah untuk reklamasinya harus jelas kan ada reklamasinya itu seperti apa, penting untuk kita untuk dingin dulu, duduk bareng, menjelaskan semua ini," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Setyamurti Poerwadi.
Baca juga:
JK soal reklamasi: Yang penting harus ada amdalnya
Survei Indo Barometer: Mayoritas warga tolak reklamasi teluk Jakarta
Menteri Susi nilai pulau buatan Ahok lebih cocok diisi pelabuhan
Pengamat Trisakti: Reklamasi rugikan nelayan & untungkan kapitalis
Susi: Reklamasi pantai boleh, asal dampaknya sudah diantisipasi
Ahok bantah proyek reklamasi rugikan nelayan