Penolakan penambangan dilakukan karena berdampak pada banjir rob di sepanjang pesisir Demak, sehingga mengakibatkan banyak desa-desa tenggelam dan tidak sedikit yang terpaksa harus pindah.

Arifin mengatakan terbitnya PP tersebut juga sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pembersihan sedimentasi di laut dengan tujuan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan laut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara lagi soal dibolehkannya ekspor pasir laut. Dia membantah mengenai isu kalau bolehnya ekspor pasir laut ada kaitannya dengan kemulusan investasi Singapura ke IKN Nusantara.

Menteri Trenggono menerangkan, kebijakan ekspor pasir laut akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengolahan Hasil Sedimentasi di Laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri ESDM Arifin Tasrif akan membuat peraturan menteri sebagai peraturan turunan dari PP 26/2023 untuk memerinci ketentuan teknis dan daerah yang dapat melakukan ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi.

Pemerintah dinilai tidak menghitung secara mendalam bahwa akan terjadi kerusakan sumber daya kelautan yang akan terjadi jika PP ini dijalankan.

Kebutuhan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri sangatlah besar. Oleh karena itu, jika tidak diatur dengan baik di dalam PP, maka bisa jadi pulau-pulau akan habis diambil.

Trenggono mengatakan, ekspor pasir laut bisa dilakukan dalam bentuk pasir hasil sedimentasi. Namun, ekspor dapat dilakukan bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Soal kebutuhan dalam negeri akan dihitung oleh tim kajian yang telah dibentuk.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan ini membolehkan ekspor pasir laut setelah dilarang sejak 2003 silam.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia DKI Jakarta, Diana Dewi angkat suara terkait keputusan pemerintah untuk menerbitkan izin ekspor pasir laut. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.