Menteri Hanif Belum Pastikan Aturan Insentif Pajak Industri Terbit Tahun Ini
Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan payung hukum mengenai aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) bagi industri yang menyelenggarakan program vokasi belum bisa diterbitkan tahun ini.
Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan payung hukum mengenai aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) bagi industri yang menyelenggarakan program vokasi belum bisa diterbitkan tahun ini. Seperti dikabarkan, payung hukum ini sebelumnya akan segera diterbitkan pada April 2019.
"Iya belum (tahun ini). Ini di antara hal yang menurut pertimbangan saya penting kita lakukan. agar pembangunan sumber daya manusia (SDM) nanti benar-benar bisa masif dan sesuai kebutuhan dari industri," katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4).
-
Kenapa Kemnaker mengajak mahasiswa berkolaborasi? Menaker mengatakan, kolaborasi dapat dilakukan, misalnya, melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi negara, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi.
-
Apa yang dimaksud dengan pantun edukasi? Pantun edukasi dapat menjadi sebuah nasihat berharga baik anak yang masih menempuh pendidikan sekolah.
-
Bagaimana Kemnaker memastikan peserta pelatihan dapat sukses dalam karir dan kehidupan? "Kami percaya kombinasi antara skills, knowledge, dan attitude yang kuat adalah kunci untuk kesuksesan dalam karir dan kehidupan, " ujar Afriansyah Noor melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (29/4).
-
Apa saja yang dilakukan Kemnaker untuk menjamin kesesuaian pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri? Sehingga anak-anak yang telah memasuki balai pelatihan vokasi betul-betul sudah disiapkan sesuai permintaan pasar. Itu sungguh sangat penting
-
Bagaimana Kemnaker meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi? Melalui Transformasi BLK ini kami tidak hanya mengubah nama BLK menjadi BPVP dan BBPVP semata, namun lebih dari itu kami juga melakukan penguatan program pelatihan, sarana dan prasarana, hingga kolaborasi dengan dunia usaha dan industri.
-
Kapan Kemnaker menargetkan pemberdayaan TKM Pemula? Tahun 2023, Kemnaker menargetkan pemberdayaan kelompok usaha TKM Pemula sebanyak 11.000 kelompok atau sekitar 110.000 orang.
Menteri Hanif menegaskan, keterlibatan pihak swasta dalam investasi di sektor SDM secara masif juga menjadi penting. Seperti misalnya, adalah pemberian insentif terhadap swasta semacam super tax deduction atau pengurangan pajak di atas 100 persen.
"Kalau ada super tax deduction, partisipasi private sector untuk investasi SDM jadi lebih bisa digenjot. Sehingga ibaratnya kalau kita mau investasi SDM, duit tidak harus keluar terlalu banyak kalau swasta terlibat."
Kemudian ke depan yang menjadi fokus Kementerian Ketenagakerjaan sendiri adalah penciptaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia (SDM). "Kalau dari sisi ketenagakerjaan (ke depan) yang perlu kita lakukan adalah masifikasi penciptaan tenaga kerja, skill di berbagai sektor prioritas," imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) terhadap industri yang menyelenggarakan program vokasi dapat terbit April 2019. Pemerintah nantinya akan mensubsidi bagi industri yang bisa menghasilkan inovasi dan melakukan vokasi atau kegiatan pendidikan dalam Revolusi Industri 4.0.
"Jadi memang salah satu yang akan didorong adalah super deductable tax. Jadi kalau industri melakukan investasi maka dia akan mendapatkan allowance dari pemerintah dalam bentuk pemotongan pajak dalam waktu 5 tahun. Nilainya dua kali lipat dari yang dia invest. Jadi kalo investasinya Rp 1 miliar maka akan dapat Rp 2 miliar untuk pemotongan pajak," tutur Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto, di Makassar, Rabu (16/1).
Dia menjelaskan, skema pengurangan pajak hingga 200 persen tersebut ditargetkan dapat terbit pada April tahun ini. "Keluarnya kapan? Ini kami tinggal tunggu taking-taking (saja). Insha Allah sebelum April keluar," ujarnya.
Baca juga:
Bos Bappenas Harap Angka Kemiskinan Tahun Ini Berada di 9 Persen
Mengupas Ketimpangan Keterampilan, Demi Tercipta Tenaga Kerja Kompeten
Pemerintah Bakal Rombak Kurikulum SMK
Aturan Insentif Pajak 200 Persen dan PPnBM Mobil Target Terbit Semester I 2019
Program Pendidikan Vokasi Kemenperin Berhasil Gaet 400.000 Siswa SMK
Menteri Hanif Sebut Kemiskinan Akibat Tenaga Kerja Krisis Keterampilan