Meski tertimpa kasus, BTN tetap yakin raup dana simpanan masyarakat
Berdasarkan data BTN per 28 Februari lalu, Dana Pihak Ketiga tumbuh 22,07 persen secara tahunan menjadi Rp 156,5 triliun.
Bank Tabungan Negara (BTN) mengklaim tak terganggu kasus dugaan pemalsuan bilyet deposito. Itu dibuktikan dengan kinerja apik diperlihatkan bank pelat merah tersebut.
Sebagai gambaran, berdasarkan data BTN per 28 Februari lalu, Dana Pihak Ketiga tumbuh 22,07 persen secara tahunan menjadi Rp 156,5 triliun.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
"Kantor kas Bank BTN hanya menyumbang 10 persen terhadap dana pihak ketiga (DPK) perseroan," kata Direktur Utama BTN Maryono, Jakarta, Senin (27/3).
Dia optimistis DPK bisa tumbuh sesuai target yang ditetapkan dalam rencana bisnis BTN tahun ini, sebesar 22 persen-24 persen.
Kemudian, tahun lalu, BTN membukukan laba bersih senilai Rp 2,61 triliun. Naik 41,49 persen ketimbang tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,85 triliun.
Penyaluran kredit tercatat naik sebesar 18,34 persen dari Rp 138,95 triliun pada 2015 menjadi Rp 164,44 triliun pada 2016.
Terkait dugaan pemalsuan bilyet deposito, BTN sudah melaporkan kasus dilakukan sindikat penipu tersebut kepada Polda Metro Jaya pada 21 November 2016. Saat ini, kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
"Kami masih menunggu keputusan hukum. Kami berkomitmen tidak akan melindungi pihak manapun yang terkait dengan tindakan penipuan tersebut."
Di sisi lain, kasus ini mendorong BTN melarang pegawai di kantor kas melayani pembukaan rekening. Layanan itu diserahkan kepada petugas di kantor dengan tingkat lebih tinggi. Semisal, kantor cabang pembantu, kantor cabang, dan sebagainya.
"Pegawai di kantor kas, hanya sebagai tenaga pemasaran," kata Maryono.
Keputusan tersebut diambil demi mengikuti imbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Substansinya, BTN diminta memerkuat kontrol internal guna melindungi nasabahnya.
"Imbauan tersebut berlaku paling lama 3 bulan. Saat ini, pelayanan dan bisnis kami tetap berjalan seperti biasa."
Maryono mengklaim, pihaknya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membentuk cadangan risiko operasional yang disampaikan dalam laporan keuangan audit 2016. Pembentukan cadangan ini untuk menjamin operasional bisnis tidak terganggu dengan kasus dugaan pemalsuan bilyet deposito tersebut.
"Bisnis tetap harus jalan dan tidak boleh terganggu."
(mdk/yud)