Nasib Pengangkatan PPPK Tahap I Digantung Presiden Jokowi
Peserta lolos seleksi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I pada 2019 lalu hingga kini belum memiliki kejelasan nasib. Ini lantaran pemerintah belum menerbitkan surat pengangkatan yang akan mengesahkan status mereka sebagai PNS kontrak.
Peserta lolos seleksi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I pada 2019 lalu hingga kini belum memiliki kejelasan nasib. Ini lantaran pemerintah belum menerbitkan surat pengangkatan yang akan mengesahkan status mereka sebagai PNS kontrak.
Adapun kebijakan tersebut akan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa PMO penting? Tujuan utama PMO adalah untuk mencapai manfaat dari standarisasi dan mengikuti proses, kebijakan, dan metode manajemen proyek.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menyatakan belum bisa memastikan kapan peserta PPPK Tahap I akan menerima surat pengangkatan tersebut.
"Kami belum bisa jamin," kata Menteri Tjahjo singkat saat ditemui di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (4/3).
Dia melaporkan, berbagai instansi pemerintah kini terus memproses perihal kepastian status PPPK golongan pertama. Namun, seluruh keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Jokowi.
"Sedang kita proses. Itu (pengangkatan PPPK) karena bukan kewenangan kami sendiri, tapi semua pihak," ujar dia.
Tak Bisa Paksa Presiden
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kabiro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, dirinya belum bisa memperkirakan kapan kebijakan itu bakal dikeluarkan Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
"Tapi kemarin sih menurut info sedang dalam proses. Cuman kapan keluarnya itu yang kita tidak bisa prediksikan," ungkap Paryono saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta.
Dia menuturkan, masing-masing instansi terkait seperti Kementerian PANRB hingga BKN tak punya kewenangan untuk mendesak Presiden Jokowi segera meneken Perpres tersebut.
"Kita tidak bisa paksa presiden juga kan, apakah pak presiden setuju atau tidak. Kan bisa saja dia tidak setuju. Kalau setuju tanda tangan juga kita belum tahu kapan," kata Paryono.
"Kemarin pak Kepala BKN (Bima Haria Wibisana) juga kan sudah kasih statemen bahwa BKN sudah oke, Menteri PANRB sudah oke, kementerian-kementerian lain terkait juga sudah oke, dan sudah diserahkan ke presiden melalui Setneg. Setelah itu oke nanti terserah presiden," tutupnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com