Pangkas BPHTB, Menteri Agraria nilai pemda tak merugi
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil meyakini pemerintah daerah tak merugi jika tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diturunkan. Sebab, pemda bakal mendapat kompensasi berupa pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil meyakini pemerintah daerah tak merugi jika tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diturunkan. Sebab, pemda bakal mendapat kompensasi berupa pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
"Pemda akan mendapatkan pendapatan dari sektor lain," kata kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut saat Rapat Pimpinan Nasional Kadin Bidang Properti 2017, Jakarta, Selasa (11/4).
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
-
Kapan rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional akan digelar? Herindra menambahkan bahwa dalam waktu dekat Menhan Prabowo dan jajaran Kemenhan akan menggelar rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
Pemerintah memang sudah mengalihkan kewenangan memungut BPHTB kepada pemda sejak Januari 2011. Dasarnya, Undang-Undang Nomor 28/2009 terkait pajak dan retribusi daerah.
Namun, belakangan, Presiden Joko Widodo mendorong pemda untuk menurunkan tarif BPHTB dari lima persen menjadi satu persen. Penurunan ini guna mendorong investasi properti di daerah
Menurut Sofyan, sejumlah daerah sudah melakukan hal tersebut. Bahkan, DKI Jakarta sudah tak menarik BPHTB untuk pembelian properti di bawah Rp 2 miliar.
"Beberapa kabupaten di Bangka membebaskan BPHTB untuk pembelian properti pertama," katanya.
"Namun, ada juga pemda yang tak mau menurunkan karena itu adalah sumber penerimaan mereka."
Atas dasar itu, dia mendorong Kadin untuk intens menegosiasikan penurunan BPHTB dengan pemda. "Dalam sertifikasi, BPHTB tidak akan menjadi kendala," katanya. "BPN akan memberikan stempel bahwa BPHTB terutang."
Baca juga:
Menteri Sofyan isyaratkan beleid bank tanah terbit Juli 2017
April 2017, pemerintah mulai sebar jutaan hektar lahan ke petani
Darmin sebut pajak tanah menganggur belum prioritas
Sukseskan program sertifikasi lahan, Bos BPN lantik 123 pejabat
Polri dan Kementerian Agraria bentuk tim berantas mafia tanah
Mafia tanah bermain hingga ke level penegak hukum
Sekelumit masalah industri sawit RI jadi sandaran hidup jutaan warga