Pembangunan infrastruktur era Jokowi-JK dinilai lebih merata

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengklaim program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat ini lebih merata. Alasannya, saat ini pembangunan infrastruktur berimbang dari barat hingga timur Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengklaim program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat ini lebih merata. Alasannya, saat ini pembangunan infrastruktur berimbang dari barat hingga timur Indonesia.

"Saya kira kalau dilihat, kita lihat di perbatasan, sudah dibangun. Baik jalan maupun pintu lintas batas negara. Jalan nasionalnya sudah kita kerjakan, bendungan-bendungan sudah kita kerjakan, perumahan-perumahan sudah kita kerjakan. Semua tidak di Jawa saja. Dari segi anggaran, timur juga sudah meningkat," ujar Basuki di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (8/1).

Basuki menegaskan perbandingan proses pembangunan saat ini, cenderung dilakukan di wilayah timur Indonesia karena mengejar percepatan ketertinggalan. "Jika kita bandingkan barat dan timur itu terus meningkat timur jauh lebih meningkat porsinya di timur. Jadi, kalau menurut saya, saya tidak hanya mendefens apa yang diprogramkan yang saya kira sudah jauh lebih merata," katanya.

Basuki juga menjelaskan, pembangunan infrastruktur kali ini tidak hanya dilakukan pada megaproyek saja. Namun, melibatkan berbagai jenis pembangunan seperti program padat karya yang melibatkan masyarakat kecil.

"Kita membangun perbatasan-perbatasan di luar pulau Jawa, di pulau-pulau terpencil. Tapi juga antara yang kaya dan miskin. Kami juga membuat program padat karya. Apakah itu Sanimas, Pamsima, kotaku irigasi kecil, sekitar ada Rp 4 triliun di tahun 2017 ini yang akan kita programkan secara padat karya ini. Padat karya kalau irigasi akan dikerjakan oleh Perkumpuluan Petani Pemakai Air (P3A). Pamsimas dikerjakan oleh induk desa itu sendiri dengan menswadayakan masyarakat," jelas Basuki.

Sehingga, menurutnya, keterlibatan masyarakat kecil yang ada di desa menjadikan dana desa yang telah digelontorkan oleh Kementrian Desa mengalami peningkatan dan terserap kembali untuk kepentingan rakyat.

"Jadi dengan begitu, ada di anggaran desa dan lain-lain. Yang penting indikatornya gini ratio itu kan. Gini ratio kita kan dihitung dari konsumsinya. Jadi kalau dilihat anggaran desa meningkat. Anggaran infrastruktur meningkat semua. Maka itu, programingnya yang ke arah padat karya," imbuhnya.

Hingga awal tahun ini, ada sebanyak 5.054 paket program lelang untuk pengerjaan infrastruktur di seluruh Indonesia dengan total nilai Rp 32,72 triliun. Basuki menambahkan total anggaran pembelanjaan dari Kementrian PU-Pera untuk pembangunan infrastruktur hingga awal tahun ini sudah mencapai Rp 90 triliun.

"Yang akan ditandatangani besok ini sekitar Rp 11 triliun. Plus yang multiyears tahun lalu 2016 sekitar Rp 21 triliun. Jadi, Januari ini sudah terikat Rp 21 triliun plus Rp 11 triliun, nilai total proyeknya Rp 32 triliun dari total belanja kita sekitar Rp 90 triliun. Itu sudah terserap disana. Ya tahun depan (akan lebih baik). Kita akan selalu memperbaiki terus," pungkasnya.

Baca juga:
Anies pastikan sarana dan kualitas pendidikan laik
Jakpro kebut bikin arena balap sepeda & berkuda jelang Asian Games
Jakpro kebut bikin arena balap sepeda & berkuda jelang Asian Games
Mentan sesumbar bisa capai target 30.000 embung dalam setahun
2017, Jokowi targetkan pembangunan embung capai 30.000 unit
Resmikan bangunan retak-retak, Ganjar minta kontraktor diburu
Darmin minta wilayah kaki Jembatan Suramadu dikeluarkan dari BPWS
5 Megaproyek triliunan fokus pemerintahan Jokowi di tahun ayam api