Pembatasan kuota impor rawan praktik rente
"Di sini bisa saja muncul konsesi-konsesi dan ini pernah terjadi pada kasus sapi 2014."
Lembaga riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi-JK soal sistem pembatasan impor melalui kuota terhadap produk jagung dan kedelai pakan ternak. Menurut lembaga ini, kebijakan tersebut sangat rawan dengan terbentuknya praktik rente ekonomi.
"Jika disparitas harga dalam negeri dan di internasional makin lebar, peluang terjadi kartel makin kuat," kata Ketua Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri di Jakarta, Jumat (6/5).
-
Kenapa bisnis baju bekas impor dilarang di Indonesia? Presiden Jokowi mengungkapkan bisnis baju bekas impor ilegal sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri.
-
Kenapa ekspor telur ke Singapura bisa menjadi bukti keberhasilan Indonesia di pasar dunia? Singapura menjadi salah satu negara dengan standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi, sehingga ekspor ini menjadi salah satu keberhasilan Indonesia di pasar dunia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Indah Permatasari berbelanja di pasar? Indah bangun pagi untuk pergi berbelanja di pasar tradisional yang ditujunya.
-
Bagaimana Indonesia ingin meningkatkan indeks tanam dan produksi beras nasional? Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan cepat dan konkrit dalam jangka pendek untuk meningkatkan index tanam dan produksi beras nasional melalui sejumla program. Program yang dijalankan antara lain Perluasan areal tanam melalui program, Optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi sekali dalam setahun, sistem tanam terpadu pada lahan sawah dataran rendah (padi gogo) di areal perkebunann dan Peningkatan Indeks Tanam melalui optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi 2-3 kali dalam setahun.
-
Kenapa Hari Koperasi Indonesia diperingati? Tujuan peringatan ini guna mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk senantiasa menghidupkan koperasi sebagai jalan demi mewujudkan kesejahteraan bersama.
Menurut Yose, pemerintah Indonesia kerap kali mengatur urusan kebijakan pangan dengan pendekatan kebijakan perdagangan, salah satunya tercermin melalui pembatasan impor. Padahal, dengan sistem pembatasan, menurut dia, sering kali memunculkan terjadinya perbedaan harga yang tinggi.
"Kita perlu melihat lagi kebijakan pembatasan tersebut, apalagi dengan adanya evaluasi 6 bulan. Rasanya itu tidak responsif terhadap keadaan," katanya.
Akibatnya, muncullah disparitas harga antara dalam dan luar negeri. "Justru inilah yang membuat menjadi tidak efektif dan rawan terhadap rente ekonomi. Di sini bisa saja muncul konsesi-konsesi dan ini pernah terjadi pada kasus sapi 2014," katanya.
Yose juga menilai pembatasan melalui sistem kuota seperti yang dilakukan terhadap beras telah membuat harga beras berisiko naik hingga 25 persen pada tahun 2020.
Apabila pembatasan impor dihilangkan, harga beras pada saat itu berpotensi turun 14,47 persen.
Tidak hanya itu, Yose menilai sentimen pemerintah pada impor juga tidak baik bagi keadaan ekonomi Indonesia. Sebab, pembatasan impor dalam perjanjian perdagangan internasional juga dilarang. "Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau perjanjian lain pembatasan atau pengaturan impor memang tidak diizinkan," katanya.
Pembatasan atau pengaturan oleh pemerintah, dia anggap tidak holistis dilakukan lantaran dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu dan tidak stabil. "Jadi, pengaturannya ini saya lihat bermasalah," katanya.
Spesialis Kemiskinan Bank Dunia Kantor Jakarta (Poverty Specialist World Bank Office Jakarta), Maria Monica Wihardja mengatakan, bahwa impor bukanlah hal yang haram untuk dilakukan oleh Indonesia.
Menurut Maria, meski selama ini 95 persen kebutuhan pokok beras sudah bisa dipenuhi, sebanyak 5 persen dari kebutuhan nasional harus tetap diperhatikan. Lambannya keputusan impor yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, menurut dia, telah mengakibatkan naiknya harga beras seperti yang terjadi awal tahun. Pemerintah bahkan sempat mencari pasokan beras sampai ke India dan Pakistan untuk memenuhi kebutuhan.
"Ini sangat terasa pada beberapa waktu yang lalu. Akibatnya, di awal tahun meski data menunjukkan surplus, harga merangkak naik. Ini dinilai menjadi penyebab signifikan tingginya harga komoditas pangan utama dalam negeri," katanya.
Maria menjelaskan bahwa volume beras di pasar global terbilang kecil sekitar 7 sampai dengan 8 persen dari total produksi dari lima negara produsen utama yang menguasai hingga 80 persen pasar internasional.
Baca juga:
Pemerintah harus hati-hati dengan wacana tak impor beras di 2016
Awal 2016, Indonesia konsumen beras terbesar Vietnam
Pakistan pasok 1 juta ton beras ke Indonesia hingga 2019
JK: Harga beras naik, maka kemiskinan naik
Impor beras, RI incar pasokan dari India dan Pakistan
Neraca dagang surplus, pemerintah berpeluang impor pangan 2016
350.000 Ton beras impor siap banjiri Indonesia hingga akhir 2015