Pemerintah bakal gratiskan sertifikasi SNI pakan ikan
Total, KKP menganggarkan dana Rp 120 miliar untuk program peningkatan pakan ternak mandiri ini.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menggratiskan proses pendaftaran sertifikasi pakan ikan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Program ini merupakan upaya pemerintah mendukung kesejahteraan pengusaha pakan ikan mandiri.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menjelaskan, para pengusaha pakan ikan selama ini dibebani biaya pendaftaran pakan ikan SNI yang cukup mahal.
"Selama ini untuk registrasi butuh biaya sekitar Rp 2 juta, besok tidak lagi, gratis, ini mulai tahun depan," kata Slamet di Kantor KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (8/12).
KKP pun akan memangkas birokrasi untuk pendaftaran pakan ikan yang semula rumit dan membutuhkan banyak persyaratan menjadi singkat melalui daring atau online.
Anggarannya, KKP sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 120 miliar dari APBN 2016 untuk program peningkatan pakan ternak mandiri ini. "Ini mulai dari pemberian bantuan mesin pengolahannya, alat angkutnya, termasuk penggratisan registrasi itu, tapi ini bukan subsidi, tapi stimulan," papar Slamet.
Slamet mengungkap bahwa saat ini kebutuhan pakan ikan menjadi beban biaya terbesar dalam budidaya ikan yakni mencapai 70-80 persen. Dengan menciptakan keefektifan dalam berproduksi, serta dukungan peran pemerintah, diharapkan dapat menekan biaya budidaya ikan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga:
Awasi dua per tiga RI, Menteri Susi harap anggaran kementerian naik
Menteri Susi minta Rusia bangun pengolahan ikan di Indonesia
Reklamasi pantai Jakarta Utara ancam habitat ikan
Dinas Kelautan DKI belum tahu penyebab jutaan ikan di Ancol mati
Menteri Susi berambisi RI jadi pengekspor produk salmon ke Jepang
Menteri Susi tak puas ekspor ikan Indonesia hanya USD 4 M per tahun
Berdayakan makan ikan, Menteri Susi tak ingin anak Indonesia kontet
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Siapa saja yang diajak Kementan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan ketahanan pangan? Selain itu, Mentan memastikan bahwa kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan. Di antaranya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 untuk Indonesia Maju.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Siapa yang di-BKO-kan ke Kementan untuk memperkuat pangan? Terbukti kami di-BKO kan ke pertanian dengan terus turun ke lapangan
-
Di mana kerja sama ini ditandatangani? Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, disaksikan oleh Nokia Asia Paific Enterprise Lead, Stuart Hendry di Mobile World Congress, Barcelona, hari ini.