Presiden Jokowi Siapkan Belanja Negara Rp3.613 Triliun di 2025, Berapa Buat IKN dan Program Makan Bergizi Gratis?
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran belanja negara untuk tahun 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun. Uang tersebut akan digunakan untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Pidato Presiden tentang Rancangan Undang-Undang RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR-MPR.
"Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusatsebesar Rp2.693,2 triliun,serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun," kata Jokowi di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Lebih lanjut Jokowi merincikan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Lalu untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Anggaran Infrastruktur Rp400,3 Triliun, Termasuk untuk IKN
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Termasuk perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.
"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," kata Jokowi.
