Pemerintah bakal kelola 21.000 hektare lahan lewat bank tanah
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan saat ini pihaknya masih memiliki TCUN yang belum dimanfaatkan sepenuhnya sebesar 21.429,04 hektare. TCUN tersebut rencananya akan dialokasikan untuk mendukung program bank tanah yang sedang dibahas oleh pemerintah.
Sepanjang tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mencatat Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 23.795,45 hektare.
Tanah tersebut digunakan antara lain sebesar 1.422,24 hektare untuk Reforma Agraria, 732,03 hektare untuk Program Strategis Nasional dan 212,13 hektare untuk cadangan negara lainnya.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Apa yang diusulkan oleh Kementan untuk memperkuat sektor pertanian di negara Asean? Indonesia sendiri mendorong semua negara Asean untuk meningkatkan teknologi pertanian digital, ekonomi sirkular, energi biomassa, pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian hama terpadu,
-
Apa saja fungsi Kementerian Pertahanan RI? Kemenhan RI memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Di mana penyerahan sertifikat PLBN dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN? Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Bagaimana Kementan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan? Wamentan Harvick mengatakan, ketahanan pangan berpengaruh pada kedaulatan pangan yang sudah menjadi perhatian oleh Presiden Joko Widodo. Meski demikian, ia menyebut stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan harus tetap dijaga.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan saat ini pihaknya masih memiliki TCUN yang belum dimanfaatkan sepenuhnya sebesar 21.429,04 hektare. TCUN tersebut rencananya akan dialokasikan untuk mendukung program bank tanah yang sedang dibahas oleh pemerintah.
"Kita sedang bahas mengenai bank tanah mudah-mudahan akhir tahun ini atau di awal tahun depan akan diteken Perpres. Sehingga bank tanah akan mengatur dan mengelola TCUN dan catatan kami, puluhan ribu hektar bisa kita berdayakan," ujar Sofyan di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/11).
Sofyan mengatakan dengan adanya bank tanah tersebut, masyarakat akan dimudahkan dalam memperoleh informasi lokasi tanah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Sehingga masyarakat atau lembaga dapat mengajukan izin pemanfaatan kepada pemerintah.
"Nanti setelah masuk ke dalam bank tanah bisa dilakukan akses secara lebih baik. Tanah ini harus dimanfaatkan secara optimum, karena kalau menganggur jadi tidak punya nilai," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pembentukan Bank Tanah Kementerian ATR Himawan Arif mengatakan rencana pengadaan bank tanah sedang dibahas bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan delapan Kementerian lainnya. Rencana tersebut juga dibahas bersama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan.
"Sudah dibahas dalam rapat dengan Kemenko Perekonomian. Di mana sembilan kementerian sudah hadir termasuk LMAN kita undang juga. Jadi sebetulnya antara LMAN dengan BPN mengenai bank tanah sedikit berbeda, kalau LMAN mengelola tanah yang sudah masuk dalam aset negara, kalau tanah BPN masuk dalam inventaris kekayaan negara," jelasnya.
Himawan menambahkan, bank tanah nantinya dapat berasal dari berbagai sumber tergantung hasil pembahasan pemerintah. Pembahasan mengenai bank tanah tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2017 atau awal tahun depan.
"Sumbernya bisa tanah terlantar, tanah timbul, bisa hasil pelepasan kawasan hutan, bisa tanah lain dan memang saat ini belum spesifik karena pembahasannya belum selesai. Akhir tahun ini atau awal tahun 2018 kita target sudah selesai pembahasannya," tandasnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi ingatkan masyarakat teliti ambil pinjaman di bank
Hari ini, Jokowi bagikan sertifikat tanah di Madiun
Jokowi akan beri pemanfaatan hutan sosial untuk petani Teluk Jambe
3 Tahun Jokowi-JK, masyarakat tak perlu tunggu 40 tahun dapat sertifikat tanah
Penanganan tanah negara tak terurus jadi tantangan tiga tahun Jokowi-JK
Kerja Sofyan Djalil tak sesuai target, Jokowi sentil 'separuh aja belum ada'
Presiden Jokowi bagikan 10.100 sertifikat tanah untuk warga Tangerang