Pemerintah Diimbau Relokasi Warga Tanah Merah Dibanding Pindahkan Depo Plumpang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan dua pilihan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono terkait penanganan lanjutan Terminal BBM Pertamina Plumpang yang pekan lalu terbakar. Yakni merelokasi warga Tanah Merah atau merelokasi Depo BBM Pertamina Plumpang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan dua pilihan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono terkait penanganan lanjutan Terminal BBM Pertamina Plumpang yang pekan lalu terbakar. Yakni merelokasi warga Tanah Merah atau merelokasi Depo BBM Pertamina Plumpang.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai relokasi Terminal BBM bisa saja dilakukan. Hanya saja keputusan relokasi tidak bisa dibuat secara reaktif, membutuhkan kajian teknis.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Kapan Pertamina berhasil mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi lebih transparan? “Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga ini berkomitmen menyediakan data penyaluran yang se-transparan mungkin, ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan,” lanjut Riva.
-
Bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi semakin transparan? “Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga ini berkomitmen menyediakan data penyaluran yang se-transparan mungkin, ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan,” lanjut Riva.
-
Bagaimana cara Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
"Relokasi (Terminal BBM) bisa saja tapi relokasi harus berdasarkan kajian teknis, ekonomis dan sosial. Tidak dibuat secara reaktif," kaya Fabby saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (6/3).
Selain itu, relokasi terminal BBM juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Perlu ada berbagai persiapan, kajian teknis, kajian kelayakan, perizinan, lelang hingga konstruksi.
Sehingga, dia menilai pilihan yang tepat dengan membuat jarak aman antara Terminal BBM Pertamina dengan pemukiman warga. Apalagi lahan yang dijadikan pemukiman warga Tanah Merah tersebut sebenarnya memang milik Pertamina.
"Tanah di Plumpang itu milik Pertamina, dan tanah itu jadi sengketa karena masyarakat yang sudah kadung masuk dan membangun di sana," kata dia.
Padahal, lahan tersebut memang sengaja dikosongkan sebagai jarak aman antara Terminal BBM dengan lingkungan luar atau pemukiman warga. Apalagi, Depo Pertamina di Plumpang tersebut sudah ada sejak tahun 1974.
Hanya saja, saat ada warga yang mendirikan bangunan, pemerintah setempat tidak memberikan tindakan tegas selama puluhan tahun. Untuk itu dia menyarankan, agar masyarakat yang tinggal di dekat Depo Pertamina untuk direlokasi. Sehingga Terminal BBM Pertamina tetap bisa beroperasi seperti sedia kala.
"Jadi saat ini saran saya tetapkan saja safety distance dari penduduk/buffer zone, dan setelah itu masyarakat yg ada di buffer zone tsb direlokasi," pungkasnya.
Baca juga:
RS Polri Kramat Jati Terima 15 DNA Keluarga Korban Kebakaran Depo Plumpang
Warga Tanah Merah Tolak Pindah, Ini Sederet Tuntutan kepada Pertamina
Polisi Periksa 14 Saksi Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, 9 dari Pertamina
Disdukcapil DKI Bantu Urus Dokumen Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Jarak Aman Antara Depo Pertamina dan Pemukiman Warga 500 Meter Hingga 1 Km
BPBD DKI: 204 Jiwa Masih Mengungsi Akibat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang