Pemerintah Diminta Gencarkan Vaksin Gratis Dibanding Vaksinasi Berbayar
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mempercepat dan memperbanyak vaskinasi gratis seluruh kota di Indonesia daripada memunculkan rencana vaksin berbayar. Sebab, animo masyarakat cukup tinggi untuk vaksin namun tersandung masalah akses.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mempercepat dan memperbanyak vaskinasi gratis seluruh kota di Indonesia daripada memunculkan rencana vaksin berbayar. Sebab, animo masyarakat cukup tinggi untuk vaksin namun tersandung masalah akses.
"Kalau melihat antrean vaksin pemerintah sebenarnya animo masyarakat tinggi. Perlu dibuka tempat vaksinasi lebih banyak lagi. Kan sampai berkerumun itu di tempat vaksinasi," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (12/7).
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Peningkatan kasus Covis-19 di DKI Jakarta aman dan sangat terkendali. Tidak ada kenaikan bermakna angka perawatan rumah sakit juga.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, pemerintah harus mengutamakan vaksin gratis terlebih dahulu, sehingga tidak berkesan berbisnis dan komersialistik.
"Vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya," katanya.
Dia melanjutkan, di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19 diberikan hadiah oleh pemerintahnya. Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin, bukan malah disuruh membayar.
"Oleh karena itu, YLKI mendesak agar VGR berbayar untuk kategori individu dibatalkan. Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual," kata Tulus.
Tulus menambahkan, vaksinasi berbayar harus ditolak apalagi ditengah pandemi yang kian ganas. "Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," tandasnya.
Baca juga:
Ini Alasan Masyarakat Mau Ikut Vaksinasi Covid-19 Berbayar
Bupati Bogor Targetkan 4.000 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Setiap Pekan
Vaksinasi Covid-19 Berbayar Dinilai akan Munculkan Ketimpangan
Sinergi dengan Pemerintah, Grup Astra Dukung Percepatan Proses Vaksinasi Nasional
Komisi IX: Vaksinasi Covid-19 Berbayar Belum Didiskusikan dengan DPR