Pemerintah Bakal Impor 1,3 Juta Sapi Hidup untuk Program Makan Bergizi Gratis
Rencana ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono buka suara terkait rencana pemerintah untuk mengimpor sebanyak 1,3 juta ekor sapi hidup dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rencana ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sudaryono menjelaskan, impor sapi hidup diperlukan karena populasi sapi di Indonesia saat ini masih jauh dari mencukupi kebutuhan penduduk yang mencapai 270 juta jiwa. Dia menambahkan, jumlah ternak sapi di Indonesia saat ini hanya sekitar 12 juta ekor.
"Jadi mohon tidak misleading bahwa seolah-olah kita ninggalin rakyat, peternak. Bukan. Kalau nggak datangkan sapi hidup, mungkin butuh waktu ratusan tahun untuk bisa sapinya beranak-pinak sampai banyak. Kita penduduknya 270 juta. Jumlah ternak kita 12 juta, ya kurang," kata Sudaryono kepada media, Jakarta, Kamis (10/10).
Dia menyebut, ada sebanyak 46 perusahaan lokal dan koperasi telah berkomitmen untuk mendatangkan sapi hidup dari luar negeri.
Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kebebasan untuk memilih sumber asal impor, dengan pertimbangan iklim dan kesesuaian lainnya. Beberapa negara seperti Meksiko dan Brasil menjadi pilihan karena kondisi iklimnya yang serupa.
"Nah asal impornya disesuaikan, terserah perusahaannya. Ya kan tentu saja ada pertimbangan mengambil dari negara yang iklimnya sama, itu lebih baik kan, Meksiko, Brasil, dan seterusnya," jelas dia.
Sudaryono menjelaskan kebutuhan masyarakat akan produk pangan, terutama daging dan susu, semakin meningkat. Menurutnya penting mendatangkan indukan sapi hidup sebagai langkah strategis untuk mencapai swasembada daging dan susu.
"Tidak ada cara lain supaya swasembada adalah daging dan susu. Tidak ada cara lain untuk swasembada daging dan susu kecuali indukan hidupnya banyak. Nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomong anti-impor-anti-impor, kalau kita nggak dagtangkan sapi hidup, selamanya kita impornya impor, impor daging dan impor susu," pungkasnya.
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo membuka peluang penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025. Sejauh ini, anggaran MBG untuk 2025 disepakati sebesar Rp71 triliun.
Namun, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut Program MBG akan membelanjakan anggaran senilai Rp800 miliar per hari, yang artinya ada kemungkinan anggaran yang dibutuhkan melampaui Rp71 triliun.
"Sementara kita tetap dengan Rp71 triliun. Tapi, Pak Prabowo kan diberi kebebasan untuk melakukan APBN-Perubahan. Setelah kita tahu postur yang lebih rinci nanti di 2025, kita lakukan perubahan disesuaikan dengan situasi yang ada," kata Drajad usai kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).
Menurutnya, penyesuaian anggaran MBG akan melihat perkembangan pendapatan negara. Bila pendapatan negara meningkat, ada kemungkinan anggaran MBG juga naik.
Namun, rincian anggaran yang digunakan untuk Program MBG sampai saat ini tetap mengacu pada keputusan Badan Gizi Nasional.
Rp800 M Per Hari
Badan Gizi Nasional menyatakan bila Program MBG sudah berjalan penuh. Pihaknya akan membelanjakan Rp1,2 triliun per hari untuk investasi sumber daya manusia (SDM), di mana 75 persen atau sekitar Rp800 miliarnya digunakan untuk belanja Program MBG.
Anggaran Rp800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang diharapkan juga memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.
Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional juga akan melibatkan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung perekonomian lokal.
Program ini rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program MBG dengan jangkauan daerah yang lebih luas.
Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil.
Dadan memastikan program MBG yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.
