Pemerintah Jokowi putuskan nasib proyek Hambalang dalam 2 minggu
"Hasil penelitian dengan Balitbang akan didiskusikan dengan pakar," ujar Menteri Basuki.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menetapkan pembangunan proyek Hambalang akan segera diputuskan dalam 2 minggu kedepan. Hasil penelitian sementara yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PU-Pera, ditemukan tanah Hambalang selalu bergeser 8 milimeter tiap tahun.
Menteri PU-PR Basuki Hadimuldjono tidak bisa memastikan keamanan proyek jika memang ingin dilanjutkan. Namun, sejauh ini dari pengamatannya tidak ada bangunan yang mengalami kerusakan berarti karena terjadinya pergeseran tanah. Pihaknya hanya menemukan sejumlah kerusakan yang umum terjadi seperti retak kecil di beberapa ruas bangunan serta longsoran kecil di tanah timbunan.
"Hasil penelitian dengan Balitbang akan didiskusikan dengan pakar. Itu butuh 2 minggu untuk tentukan save or notnya," kata Basuki saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (31/3).
KemenPU-Pera akan menggandeng pakar geologi teknik dari Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro (UNDIP), Institute Teknologi Bandung (ITB), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memutuskan status bangunan dan tanah dari proyek tersebut. Sementara itu, Senin (4/1) pihaknya akan melakukan koordinasi dengan para pakar.
Selain itu, pihaknya menyebut ada beberapa masalah terkait tinggi bangunan. Jika menengok pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seharusnya dibangun sebanyak 3 lantai, namun dalam kenyataan yang terbangun adalah 6 lantai.
"Kita nanti akan diskusi dengan pakar kalau ini bisa tetap diteruskan dengan 6 lantai, nanti bagaimana IMB nya. Kalau hanya 3 lantai terus 3 lantainya lagi dipotong atau bagaimana, itu konsekuensinya," kata Menteri Basuki.
Sementara itu, kata Basuki, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas status hukum proyek Hambalang. Untuk aspek finansial, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"KPK pada dasarnya mendukung ide ini, hanya berikan beberapa saran saja untuk melibatkan pakar dan menjadwalkan BPK dan BPKP untuk bisa mendampingi terus. Jadi aspek hukumnya sudah tidak masalah," tutupnya.
Baca juga:
Ini 4 fakta yang ditemukan Kementerian PU saat kaji Hambalang
Menteri PU sebut tanah di Hambalang hanya bergeser 8 MM pertahun
Jokowi tunggu audit BPK dan kajian hukum Jaksa Agung soal Hambalang
KPK belum temukan bukti baru mega korupsi Hambalang
Kemenpora usul pemanfaatan teknologi atasi kontur labil Hambalang
Pimpinan KPK pesan tim kajian Hambalang tak ulangi kesalahan
Wisma Hambalang diusulkan jadi sekolah atlet skala kecil
-
Bagaimana langkah yang diharapkan dari Perwira Staf Koopsudnas terkait hasil temuan audit Itjenau? Di akhir sambutannya, Panglima berharap agar para Perwira Staf Koopsudnas, segera menindaklanjuti dan mengadakan langkah-langkah perbaikan maupun penyempurnaan sesuai dengan hasil temuan tersebut. Dengan demikian tidak terulang kembali kesalahan yang sama pada masa yang akan datang.
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa keputusan yang diambil oleh MKMK terkait jabatan Hakim Arief Hidayat di PA GMNI? "Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," ujar Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam amar putusannya, Kamis (28/3). "Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia," sambung Palguna.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.