Jokowi soal Target Bangun 61 Bendungan: Jangan Main-main Urusan Kekeringan!
Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 61 bendungan atau waduk dalam 10 tahun terakhir. Adapun, realisasi pembangunan waduk saat ini baru mencapai 43.
Bencana kekeringan akan berdampak pada kenaikan harga pangan akibat turunnya produksi pertanian. Terlebih, saat ini dunia dihadapkan pada persoalan gelombang panas yang terjadi di banyak negara.
Jokowi soal Target Bangun 61 Bendungan: Jangan Main-main Urusan Kekeringan!
Jokowi soal Target Bangun 61 Bendungan: Jangan Main-main Urusan Kekeringan!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan seluruh pihak untuk tidak bermain-main dengan persoalan ketersediaan air. Khususnya di daerah sentra produksi beras.
Dia menyebut, bencana kekeringan akan berdampak pada kenaikan harga pangan akibat turunnya produksi pertanian. Terlebih, saat ini dunia dihadapkan pada persoalan gelombang panas yang terjadi di banyak negara.
"Artinya apa? jangan main-main urusan kekeringan, jangan main-main urusan gelombang panas. begitu stok (pangan) tidak ada, produksi berkurang artinya harga pasti akan naik. otomatis," ujarnya dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi di Istana, Jakarta (14/6).
Jokowi menyebut, tran gelombang panas telah memecahkan rekor. Misalnya di India suhu telah mencapai 50 derajat celsius.
"Kemudian di Myanmar 45,8 derajat celcius, panas sekali," tegasnya.
merdeka.com
Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 61 bendungan atau waduk dalam 10 tahun terakhir. Adapun, realisasi pembangunan waduk saat ini baru mencapai 43.
"Kita dalam 10 tahun ini memiliki target bangun waduk 61 dan bendungan, yang sudah saya resmikan 43 bendungan tapi air ini juga harus diteruskan sampai ke sawah," tegasnya.
Jokowi menyebut, fungsi bendungan ini akan dimaksimalkan untuk membangun irigasi di wilayah-wilayah produksi pangan. Khususnya beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia.
"Terakhir yg saya ingat dan saya resmikan waduk di NTB, kemudian waduk Ameroro di Sultra, dan yang terakhir Sepaku Semoi di Kaltim. nanti setelah ini akan ada yang selesai langsung kita resmikan semuanya, sehingga sekali lagi saya minta yang jadi kewajiban pusat," tegasnya.
