RI Masih Perlu Impor Beras, Jokowi Lobi China dan Bangladesh
Presiden Jokowi berupaya agar cadangan beras di Indonesia cukup.
Presiden Jokowi berupaya agar cadangan beras di Indonesia cukup untuk menghadapi El Nino.
RI Masih Perlu Impor Beras, Jokowi Lobi China dan Bangladesh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menampik adanya kenaikan harga beras di pasaran.
Oleh karenanya, dia telah memerintahkan jajarannya untuk menyalurkan program bansos beras 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, sejak September-November 2023.
Dia pun buka peluang kembali menyalurkan program bansos beras untuk periode selanjutnya guna mengantisipasi gejolak harga beras, selama stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog tetap tersedia.
"Kalau stoknya kita lihat masih (ada) nanti diteruskan lagi. Sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras," ujar Jokowi dalam kunjungan ke Gudang Beras Bulog Dramaga di Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2023).
Dia menilai, pemerintah masih perlu melakukan impor beras untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi.
Itu juga dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara.
"Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus itu untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun karena El Nino, meskipun saya lihat angkanya juga tidak banyak," imbuhnya.
Merdeka.com
Jokowi mengaku telah melobi sejumlah kepala negara, mulai dari India hingga China agar mau memasok berasnya kepada Indonesia. Proses negosiasi impor beras tersebut nantinya akan dilanjutkan Perum Bulog.
"Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri (Kamboja) Hun Manet, dengan Presiden Bangladesh yang punya stok, dengan Perdana Menteri (India) Narendra Modi, dengan China juga dengan Perdana Menteri Li (Qiang)," tuturjya.
"Stok kita sudah banyak, tapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa. Tidak untuk sekarang, tapi untuk plan tahun depan juga mengantisipasi," pungkas Jokowi.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi berharap program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bisa turut menurunkan harga beras yang terus mencetak rekor kenaikan.
"Ini kan baru dimulai (program bansos beras), nanti kita monitor saja. (Optimis harga beras turun bulan ini?) Insya Allah, harapannya gitu ya tergantung produksi," ujar Arief di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta, Senin (11/9/2023).
Selain dari uluran bansos beras dan stok cadangan beras pemerintah yang dimiliki, Arief menilai harga beras juga bergantung terhadap produksi gabah kering petani (GKP).
"Kita tergantung produksi. Kalau produksi GKP-nya ada dan banyak, harga otomatis turun. Karena sekarang semester kedua cuma 30 persen, ini waktunya kita gelontorkan stok," kata Arief.
