Pemerintah Jokowi siapkan Rp 55,6 triliun untuk bangun infrastruktur di 2019
Dari jumlah tersebut, untuk pembangunan infrastruktur akan didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 14,5 triliun serta Target Pembiayaan Investasi yang difasilitasi melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebesar Rp 41,1 triliun.
Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Senin (30/4). Musrembangnas digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.
Dalam acara ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro merencanakan anggaran biaya pembangunan infrastruktur dalam RKP 2019 sebesar Rp 55,6 triliun.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Gimana konstruksi jembatan Panyindangan dibangun? Melansir dari laman Pemkab Sumedang, jembatan ini menggunakan teknologi “judesa” untuk memperkokoh strukturnya. Judesa memiliki desain khas berupa sistem lantai, batang yang menggantung serta kabel baja sebagai pengikatnya.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
Dari jumlah tersebut, untuk pembangunan infrastruktur akan didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 14,5 triliun serta Target Pembiayaan Investasi yang difasilitasi melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebesar Rp 41,1 triliun.
"Dengan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan ini pencapaian sasaran pembangunan nasional diharapkan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan optimal," kata Menteri Bambang saat memberikan sambutan.
Menteri Bambang menjelaskan, pelibatan peran swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembiayaan pembangunan pada RKP 2019 tersebut merupakan hal yang penting. Sebab, ditujukan untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal maupun dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik.
"Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, pinjaman atau hibah luar dan dalam negeri, serta sumber pembiayaan yang bersumber dari swasta maupun Badan Usaha Milik Negara," ungkapnya.
Dalam RKP 2019 mengangkat tema 'Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas'. Tema pembangunan ini dijabarkan dalam lima Prioritas Nasional yakni, Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air dan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
"Lima Prioritas Nasional ini didukung oleh Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas, serta didukung oleh Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut pembagian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan," pungkasnya.
Baca juga:
Dapat subsidi, harga tiket LRT Jabodebek ditarget Rp 12.500
Pemerintah tetapkan tarif Tol Ngawi-Wilangan, ini rinciannya
Kehadiran PLTU ramah lingkungan terkendala keseriusan pemerintah
Memantau progres pembuatan Waduk Kampung Rambutan
Keselamatan penerbangan Indonesia terbaik ke-2 di Asia Tenggara