Pemerintah masih kekurangan dana bangun infrastruktur transportasi
Dari jumlah tersebut, katanya, pemerintah hanya mampu berkontribusi sekitar 30 persen dan sisanya akan disediakan oleh BUMN, swasta dan Public Private Partnership (PPP).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku pemerintah mengalami kekurangan pendanaan untuk membiayai infrastruktur transportasi dalam negeri. Setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp 1.283 triliun untuk memenuhi sejumlah infrastruktur di jalur kereta, terminal bus, pelabuhan dan bandara.
"Dari alokasi anggaran tersebut, diperkirakan pemerintah hanya mampu melakukan sebanyak Rp 491 triliun sehingga terjadi kekurangan pendanaan," ujar Budi di kantornya, Jakarta, Rabu (16/11).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana MRT Jakarta dibangun? Koridor 1 MRT mulai beroperasi sejak 2019. Jalurnya sepanjang 16 kilometer. 10 kilometer jalur layang dan 6 kilometer di bawah tanah.
Dari jumlah tersebut, katanya, pemerintah hanya mampu berkontribusi sekitar 30 persen dan sisanya akan disediakan oleh BUMN, swasta dan Public Private Partnership (PPP).
Untuk itu, pemerintah terus berupaya mencari alternatif pendanaan guna menutupi kebutuhan infrastruktur dalam negeri. Salah satunya, dengan menggandeng pihak BUMN dan swasta.
"Ketika pembangunan infrastruktur ingin dipercepat pada masa mendatang, ketergantungan kepada APBN tidak dapat dipertahankan lagi," ungkapnya.
Budi juga telah membentuk sebuah tim yang melibatkan pihak-pihak kompeten di bidangnya untuk mewujudkan kerja sama sektor transportasi antara BUMN dan swasta.
"Agar bagaimana satu perencanaan dan perkembangan bisa sesuai dengan pekerjaan atau badan usaha yang dibentuk bisa memberikan manfaat bagi sektor transportasi," jelasnya.
Kendati demikian, dia mengakui pembangunan infrasturktur transportasi kerap terkendala oleh masalah pembebasan lahan. "Kendalanya dalam kerja sama swasta, seperti sulitnya pengadaan tanah. Ketidakmampuan sektor swasta untuk masuk ke dalam investasi yang berisiko," tutupnya.
Baca juga:
Kemenkeu sebut Indonesia punya banyak potensi ekonomi selain di Jawa
APBD-P belum disahkan DPRD Kota Bekasi, insfrastruktur terancam molo
Kemenpan RB nilai pelayanan RSUD Kukar terbaik
Pemerintah kecewa pada kinerja Jasa Marga
Dikerjakan Jepang, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dibangun 2017
Bulan depan, Jokowi groundbreaking Tol Pekanbaru-Dumai
Menko Luhut: Studi kelayakan kereta Jakarta-Surabaya gunakan APBN