Pemerintah siapkan Rp 2,5 triliun untuk pengadaan cadangan beras 2018
Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan saat ini anggaran tersebut belum bisa dicairkan sebelum pemerintah selesai membahas mekanisme pengadaan CBP yang baru. Pemerintah diminta memastikan kejelasan terkait badan yang memiliki Kuasa Pemegang Anggaran.
Pemerintah menargetkan menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton untuk 2018. Tahun ini, pemerintah menyiapkan Rp 2,5 triliun untuk pengadaan CBP tersebut.
Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan saat ini anggaran tersebut belum bisa dicairkan sebelum pemerintah selesai membahas mekanisme pengadaan CBP yang baru.
-
Kenapa libur nasional penting? Libur nasional memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beristirahat, bersantai, dan mengisi ulang energi setelah bekerja atau belajar dengan keras. Libur nasional juga dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta produktivitas kerja.
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana cara Kementan untuk meningkatkan produksi beras di Indonesia? "Kita akan akselerasi di semua daerah karena kita tau ada potensi di indonesia. Dulu kita pernah lakukan selamatkan rawa di 8 provinsi. Rawa ini akan kita jadikan IP 2 dan itulah target kita. Kalau semua ini bisa kita lakukan Insyaallah masalah pertanian beres. Minimal tahun depan impor berkurang," katanya.
"Sudah Rp 2,5 triliun. Cuma kan harus ada proses administrasi misalnya pengangkatan, penetapan, apanya itu kan sejalan," ungkapnya di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (27/3).
Menanggapi hal ini, pengamat pertanian, Bayu Krisnamurthi meminta pemerintah memastikan kejelasan terkait badan yang memiliki Kuasa Pemegang Anggaran atau KPA. "Menteri keuangan sebagai bendahara atau Bulog sebagai user. Kalau untuk CBP itu APBN. Saya tidak tahu sekarang siapa KPA-nya," tuturnya.
Mantan wakil menteri pertanian ini mengatakan selama ini posisi KPA kerap berganti-ganti. "Itu dulu pernah jadi cerita. Sedikit berganti-ganti. Pernah di Menko Kesra, pindah. Pernah Bulog sendiri, Kementerian Sosial," kata dia.
Kepastian soal KPA ini, kata dia, amat penting untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang sehat. "Tidak boleh dia pegang uang juga pegang barang. Jadi harus ada lembaga pemerintah yang punya kuasa pemegang anggaran," kata dia.
Maka dari itu, menurut dia, persoalan KPA ini juga mesti diperhatikan. "Salah satu kegunaan Badan Ketahanan Pangan di bawah Presiden sesuai amanat UU, adalah itu. Sehingga kejelasan anggaran untuk Bulog itu menjadi lebih clear," tandasnya.
Baca juga:
Pengamat soal cadangan beras minus: Belum pernah terjadi kecuali saat krisis
Mendag Enggar ungkap baru 281.000 ton beras impor dari kuota 500.000 masuk Indonesia
Jelang bulan puasa, Bulog gencarkan operasi pasar murah
Stok terjaga, KPPU pastikan harga beras tak akan naik
Tiba dari Vietnam, 10.000 ton beras impor cukup penuhi 4 bulan kebutuhan warga NTT
Strategi Food Station Tjipinang Jaya jaga harga beras di Jakarta tetap stabil
Sidak Bulog Sumbar, Satgas Pangan Mabes Polri pastikan stok beras aman