Pemerintah tak punya sanksi untuk kementerian lakukan pemborosan
Pemerintah belum mempunyai sanksi khusus bagi Kementerian/Lembaga (K/L) yang masih melakukan pemborosan. Kementerian Keuangan, sejauh ini, baru melakukan teguran jika terdapat K/L yang masih melakukan inefisiensi. Pada tahun lalu pemborosan anggaran mencapai Rp 9,6 triliun.
Pemerintah belum mempunyai sanksi khusus bagi Kementerian/Lembaga (K/L) yang masih melakukan pemborosan. Kementerian Keuangan, sejauh ini, baru melakukan teguran jika terdapat K/L yang masih melakukan inefisiensi.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto, mengungkapkan pada tahun lalu pemborosan anggaran mencapai Rp 9,6 triliun. Sementara, pada tahun ini, ditemukan pemborosan anggaran Rp 8,7 triliun.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
"Inefisiensi masih didominasi oleh belanja perjalanan dinas khususnya paket meeting dan honorarium," ujarnya saat ditemui di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (28/2).
Dia mencontohkan kasus lain pemborosan anggaran yakni, dalam suatu acara, ketentuan panitia kerap melebihi ketentuan pemerintah. "Panitia acara, misal tamu 400 orang tapi panitianya 100 orang, itu kan tak efisien. Kita ada aturan panitia 10 persen. Kalau itu terjadi kita ingatkan, ini tidak sesuai dengan standar. Kalau masih ada yang seperti itu kita kasih tau lagi. Dan proses ini kita lakukan dengan mengundang semua K/L."
Selain teguran, Kemenkeu juga menerapkan sistem benchmark atau patokan. "Kita juga lakukan benchmarking. Misal suatu kantor ukuran sama, luas sama, namun biaya operasional berbeda. Kita akan ambil kantor yang biaya operasional terendah untuk jadi patokan untuk kantor lain. Kita kasih ke dirjen anggaran untuk jadi patokan K/L tersebut dalam penyusunan anggaran," tutupnya.
Baca juga:
Kemenkeu temukan potensi pemborosan anggaran Rp 8,7 T di 2017
Cerita Sri Mulyani komplain soal pajak dan diejek 'kasian deh kamu'
Kemiskinan terus diwariskan penyebab gini ratio RI tetap tinggi
Menkeu Sri: Berhenti beroperasi, saham Freeport jatuh
Menkeu soal kisruh Freeport: Tidak ada lagi negosiasi yang tertutup
Telan dana besar, proyek infrastruktur diminta menkeu tahan bencana
Ini alasan KPK tak cantumkan ipar Jokowi sebagai saksi kasus suap