Pemerintah Target Sertifikasi 275.000 Hektare Lahan Milik Negara Selesai 2022
Encep Sudarwan menyatakan, DJKN Kemenkeu akan merampungkan sertifikasi BMN dalam waktu 3 tahun, terhitung mulai 2019 hingga 2022. Menurut Encep, ada sisa lahan BMN seluas 46.725 bidang atau seluas 275.000 hektare yang akan ditargetkan selesai mendapatkan sertifikat pada 2022 mendatang.
Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menyatakan, DJKN Kemenkeu akan merampungkan sertifikasi BMN dalam waktu 3 tahun, terhitung mulai 2019 hingga 2022. Menurut Encep, ada sisa lahan BMN seluas 46.725 bidang atau seluas 275.000 hektare yang akan ditargetkan selesai mendapatkan sertifikat pada 2022 mendatang.
"Ini terobosan kami, kami ingin mempercepat sertifikasi sisa lahan BMN selama 3 tahun ini, selesai tahun 2022," tutur Encep saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/02).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Siapa yang menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan peternakan di Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
Hingga akhir 2019, pemerintah telah melaksanakan sertifikasi tanah BMN sebanyak 28.197 bidang. Adapun untuk 2020 sendiri, target bidang tanah BMN yang akan disertifikasi ialah sebanyak 15.426 bidang.
Secara pembagian wilayah, di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ada 2.238 bidang tanah yang sudah tersertifikasi. Kemudian, wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 1.978 bidang tanah. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulseltrabar) sebanyak 1.624 bidang tanah. Serta Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggormalut) sebanyak 1.240 bidang tanah.
Encep menyatakan, DJKN memiliki peran penting dalam upaya percepatan sertifikasi ini, diantaranya melakukan pembinaan dalam proses identifikasi, pendataan, verifikasi dan pelaksanaan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sesuai target.
"Karena tentu jika banyak yang belum disertifikasi, kita akan kehilangan momentum pemanfaatan BMN untuk menghasilkan revenue, makanya harus tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik," kata Encep mengakhiri.
Sri Mulyani Gelisah Banyak Barang Milik Negara Tapi Tak Memberi Manfaat
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengakui bahwa Barang Milik negara (BMN) selama ini belum memberi kontribusi besar pada pendapatan negara. Dari total nilai sebesar Rp4.000 triliun, BMN hanya menyumbangkan pendapatan negara sebesar Rp2 triliun saja.
Sri Mulyani mengaku merasa gelisah melihat ada barang atau aset negara yang sia-sia. Bahkan barang atau aset itu tak menghasilkan apapun.
"Saya nggak peduli dan nggak ingin lihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu sia-sia, tidur, malas," tegas Sri Mulyani di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, Selasa (25/9).
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemilahan kebutuhan aset kementerian atau lembaga secara lebih disiplin. Ani mencontohkan efisiensi perlu dilakukan termasuk dalam hal penggunaan bangunan untuk kantor lembaga atau kementerian.
"Semua kementerian ingin punya kantor sendiri. Disiplin pemanfaatan aset, seperti apakah perlu? Kalau pun perlu apakah harus baru? Oh nggak perlu, baru apakah harus di situ?" urai Sri Mulyani.
Aset juga harus mampu memberikan pemasukan bagi negara. Sri Mulyani mencontohkan salah satu cara agar aset negara bisa menghasilkan adalah dengan menyewakan BMN yang kurang termanfaatkan ke pihak swasta.
"Itu konsep. Setiap space ada harganya lompatan revolusi dalam pengelolaan BMN. Saat saya di Bank Dunia semua space di dalam gedung dianggap bukan milik siapa-siapa. Ada unit membutuhkan space ditanya, unit ini kerjanya ngapain? Dia punya budget nggak? Dan punya nilai tambah apa dan kemudian menjustifikasi menggunakan space. Bahkan semua ruang rapat adalah ruang rapat bersama. Harus register (ketika hendak memakai ruang rapat)," tutup Sri Mulyani.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)