Pemerintah Tarik Utang Rp104 Triliun Meski APBN Surplus, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pembiayaan utang sebesar Rp104,7 triliun per Maret 2024. 

Meskipun, APBN masih mencatatkan surplus hingga Maret 2024.

"Walaupun tadi APBN kita masih surplus, namun untuk pengelolaan pembiayaan termasuk issuance (penerbitan) dari surat berharga negara kita itu adalah berdasarkan strategi 1 tahun. kita lihat untuk pembiayaan terealisasi Rp104,7 triliun,"

ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (26/4).

Sri Mulyani menyebut, penarikan utang tersebut turun lebih dari 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Saat itu, penarikan utang pemerintah mencapai Rp225,4 triliun pada periode yang sama tahun lalu, mencapai Rp225,4 triliun.

"Ini nilainya jauh lebih rendah dari tahun lalu atau turun drastis 53,6 persen dibanding pembiayaan utang tahun lalu yang mencapai Rp225,4 triliun," 

ujarnya.

Secara rinci, realisasi penarikan utang berasal dari surat berharga negara (SBN) mencapai Rp104 triliun. 

Disusul penarikan utang yang diperoleh dari pinjaman nilainya mencapai Rp600 miliar.

Sri Mulyani menyebut, turunnya penarikan utang ini disebabkan oleh sejumlah hal yang menjadi pertimbangan pemerintah. 

Yakni, tren pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS hingga tren kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral AS maupun Eropa.

"Ini semuanya akan terus kita waspadai dan akan menentukan arah dari pembiayaan kita," 

bebernya.

Dia memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati dalam melakukan penarikan utang baru. 

Antara lain dengan memperhatikan situasi terkini perkembangan perekonomian global.

"Di dalam strategi pembiayaan kita akan tetap mengelola secara prudent, hati-hati, dan kita melakukan strategi yg cukup pragmatis dan oportunis, supaya kita bisa memilih timing yang pas," 

ucapnya.

Sebelumnya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus sebesar Rp8,1 triliun per Maret 2024. Posisi surplus APBN ini setara 0,04 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kita masih surplus Rp8,1 triliun atau 0,04 persen dari gdp," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (26/4).

Sri Mulyani menjelaskan, surplus APBN ini ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara. 

Dia mencatat, pendapatan negara mencapai Rp620,01 triliun atau 22,1 persen dari target.

Kemudian, dari sisi belanja mencapai Rp611,9 triliun atau sudah dibelanjakan sekitar 18,4 persen dari pagu APBN.

Kinerja belanja negara ini membukukan pertumbuhan sebesar 18 persen secara tahunan.