Pemerintah Ungkap Alasan Penerapan SNI Vital Bagi Industri Dalam Negeri
Pemerintah telah menerapkan kebijakan Non Tarif Measures (NTM) agar dapat memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap investasi di dalam negeri. Kebijakan regulasi teknis berbasis standardisasi ini juga diimplementasi negara-negara lain. Instrumen yang umumnya dilakukan di Indonesia adalah SNI.
Pemerintah telah menerapkan kebijakan Non Tarif Measures (NTM) agar dapat memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap investasi di dalam negeri. Kebijakan regulasi teknis berbasis standardisasi ini juga diimplementasi negara-negara lain, yang diperbolehkan melalui perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers to Trade/TBT) dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
"Banyak negara di dunia yang memanfaatkan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian sebagai instrumen untuk mengamankan industri dalam negerinya dari serangan produk-produk impor yang tidak berkualitas," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara, dalam acara Forum Standardisasi Industri, di Jakarta, Selasa (22/10).
-
Apa yang menunjukkan pertumbuhan industri manufaktur Indonesia? Geliat pertumbuhan ini dapat terlihat dari peningkatan permintaan baru yang menunjukkan aktivitas produksi yang semakin terpacu.
-
Bagaimana pertumbuhan industri di Sidoarjo berkontribusi terhadap perekonomian daerah? Pertumbuhan industri di Sidoarjo telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
-
Mengapa penerapan SKKNI dinilai penting untuk meningkatkan daya saing SDM di industri perfilman Indonesia? Untuk menciptakan SDM berdaya saing dan kompeten tersebut, ucap Menaker Ida, sudah saatnya perfilman di Indonesia menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)."SKKNI Perfilman sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu dari perfilman Indonesia,” kata Menaker Ida Fauziyah saat menerima Komite Festival Film Indonesia Periode 2021-2023, di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis (7/9).
-
Produk apa yang dihasilkan Desa Kemudo dari pengolahan limbah industri? “Kami mencoba melihat potensi yang ada di Desa Kemudo, yakni dengan adanya limbah kering dari industri,” kata Kepala Desa Kemudo, Hermawan Kristanto, kepada Merdeka.com baru-baru ini.
-
Apa peran strategis dari SKKNI Perfilman dalam meningkatkan kualitas industri perfilman Indonesia? SKKNI Perfilman memiliki peran strategis dalam merancang program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Ini dimaksudkan agar pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di industri film dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
-
Kapan Kerajinan Lak mulai diproduksi? Mengutip dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, kerajinan Lak lahir saat masa Dinasti Ming.
Ngakan menjelaskan, sejak 1994, Indonesia secara resmi meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the WTO. Artinya, Indonesia harus menyiapkan diri sebaik mungkin untuk mampu menghadapi sebuah era globalisasi dengan suasana persaingan perdagangan yang semakin ketat.
"Hal tersebut juga menimbulkan konsekuensi bahwa segala bentuk hambatan perdagangan khususnya hambatan tarif secara bertahap harus diturunkan," ungkapnya.
Menurut Ngakan, instrumen yang umumnya dilakukan di Indonesia adalah melalui pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, yang fokus utamanya untuk produk-produk yang berkaitan dengan Keamanan, Kesehatan, Keselamatan manusia dan Lingkungan (K3L).
"Standardisasi industri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat berfungsi ganda, yaitu untuk meningkatkan akses pasar luar negeri dan menekan laju impor," terangnya.
Di samping itu, standardisasi sering dijadikan sebagai ukuran pemenuhan terhadap persyaratan akses pasar di suatu negara tujuan ekspor. Di sisi lain, pemenuhan terhadap persyaratan SNI yang telah diwajibkan, juga dapat mencegah masuknya barang-barang yang berkualitas rendah.
"Hingga semester pertama tahun 2019, dari total 4.984 SNI di bidang industri, sebanyak 113 SNI di antaranya ditetapkan sebagai SNI wajib," sebut Ngakan.
Pembuktian kesesuaian mutu produk dalam kerangka penerapan SNI wajib dilakukan melalui penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), yaitu Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji. Sampai saat ini, menurut data dari Pusat Standardisasi Industri Kemenperin, BPPI terdapat 51 LSPro dan 87 Laboratorium Uji.
"Kemenperin terus meningkatkan kemampuan LPK khususnya lab pengujian agar dapat memenuhi kebutuhan terhadap penerapan SNI itu sendiri," ujar Ngakan.
Dia menambahkan, ketersediaan infrastruktur standardisasi industri terus ditingkatkan dengan merumuskan SNI. Di mana SNI yang dirumuskan juga tidak lepas dari acuan kebijakan industri yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dalam rangka harmonisasi standar baik dalam rangka kerjasama ASEAN, APEC, atau perjanjian bilateral dan multirateral yang disepakati oleh Indonesia.
Lebih lanjut, pihaknya juga terus menjalin koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga, tidak hanya implementasi SNI Wajib saja namun juga dalam perumusan SNI Wajib, antara lain dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Baca juga:
Serbuan Produk Asal China di Pasar Indonesia
Redam Impor dari China, Kemenperin Bakal Terapkan Aturan Kacamata Wajib SNI
Pengusaha Sebut Mainan Lokal Rajai Pasar RI Berkat SNI
Kemenperin: Penunjukan LSPro dan Lab Uji SNI Pelumas Sesuai Undang-Undang
Dukung Pelumas Wajib SNI, Pemerintah Tunjuk 12 Lembaga Sertifikasi
Biaya Uji SNI Pelumas Capai Rp 30 Juta per Kategori
Kawal Penerapan SNI, YLKI Minta Pemerintah Rutin Lakukan Inspeksi Pasar