Pengamat imbau kesalahan penerbitan SKL terhadap BLBI harus diuji PTUN
Pakar hukum administrasi negara Irman Putra Sidin menyatakan kesalahan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pakar hukum administrasi negara Irman Putra Sidin menyatakan kesalahan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Sebuah tindak pidana tidak berdiri sendiri namun terikat pada hukum lain," kata Irman seperti dikutip Antara di Jakarta, Jumat (15/12).
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Kapan puncak kredit BRI yang direstrukturisasi karena pandemi? Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto menjelaskan secara akumulatif kredit BRI yang direstrukturisasi karena pandemi tertinggi mencapai 30% dari total portofolio kredit, yang puncaknya terjadi sekitar September 2020 dengan nilai lebih dari Rp250 triliun.
-
Bagaimana BRI menjaga kualitas kreditnya di tengah kondisi ekonomi pasca pandemi? Tentunya, upaya ini membutuhkan cadangan risiko kredit yang cukup, dimana BRI telah melakukan pembentukan biaya CKPN yang besar selamat periode pandemi sampai 2022, dengan meningkatkan rasio Loan Loss Reserves (LLR) dari 4,4% di tahun 2019 menjadi 8,21% di tahun 2022.
-
Kapan BNI mulai menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi krisis? BNI terbukti tangguh dalam menghadapi krisis yang terjadi di tahun 1998, 2005, 2008, dan 2020.
-
Bagaimana BRI menjaga likuiditasnya di tengah kenaikan BI Rate? “Saat ini kami tidak memiliki isu likuiditas karena masih longgar. Kami akan terus mempertahankan likuiditas tersebut secara sehat dan mempertahankan pertumbuhan kredit double digit,” tambahnya.
-
Bagaimana The Banker menilai kinerja BRI? Dalam situs resminya The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2023 mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada 2022. Adapun aspek penilaian diantaranya terdiri dari sisi balance sheet, income statement, dan capital adequacy.
Dia mencontohkan kasus tindak pidana korupsi yang terindikasi penyalahgunaan wewenang terkait kebijakan maka masuk ranah PTUN. Sekalipun ditemukan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SKL maka dari sisi administrasi negara harus diuji terlebih dahulu melalui PTUN karena sebuah tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri namun terikat dengan hukum lain.
Irman menuturkan penerbitan SKL sebagai kebijakan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap para debitur dan pelaku usaha, serta negara. Hukum hak asasi manusia internasional mengatur penyelesaian utang piutang tidak dapat dipidanakan.
Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Mudzakir menekankan tanggung jawab korporasi tidak dapat langsung dialihkan kepada pemegang saham mayoritas. Penyidik KPK harus meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli hukum pidana dan perbankan untuk menyelidiki kasus penerbitan SKL BLBI.
"Penyidik KPK harus tepat menyimpulkan suatu perkara termasuk kasus pidana atau perdata," jelasnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah menegaskan pemerintah harus mengejar obligor BLBI yang belum memenuhi kewajiban untuk kepastian hukum.
"Mereka (obligor yang belum memenuhi kewajiban) harus bayar untuk kepastian hukum," ujar Piter.
Baca juga:
Ekspresi Kwik Kian Gie usai diperiksa KPK
Diperiksa soal BLBI, Kwik Kian Gie ditanya soal kebijakannya sebagai Menko Ekonomi
Kwik Kian Gie diperiksa kasus BLBI di KPK
Dalami kasus BLBI, KPK kembali panggil Kwik Kian Gie
KPK cegah 7 saksi kasus BLBI ke luar negeri