Penghapusan Premium perlu ditopang aturan pro SPBU lokal

Faisal berjanji akan mengusulkan pembuatan aturan untuk mencegah penjamuran SPBU asing saat Premium dihilangkan.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri meluncurkan wacana penggantian RON 88 (Premium) dengan RON 92 (Pertamax). Menurutnya, wacana ini perlu dibuat regulasi agar kebijakan tersebut tidak malah membuat operator SPBU lokal terpuruk.

"Harus dibuat sebuah aturan misalnya dipersulit menjamurnya SPBU asing. Caranya dibikin restriksi-restriksi atas nama lingkungan atas nama macam-macam, kan ada SPBU tertentu melanggar berapa kilometer (Km) dari rumah," ujar Faisal di Jakarta Pusat, Sabtu (27/12).

Sebagai contoh, lanjut Faisal, ketentuan kewajiban untuk memiliki tangki penyimpanan sendiri bagi pihak asing yang hendak membangun SPBU-nya di dalam negeri.

Tak sekadar itu, bisa saja dibuat sebuah ketentuan agar para pengusaha lokal bisa masuk ke SPBU asing tersebut. "Dulu saya ingat Pak Kurtubi itu masyaratkan datang, kita pun punya saham di POM mereka di negara mereka," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago mengatakan penghapusan premium baru sekedar wacana. Saat ini rencana implementasi subsidi ialah besaran tetap di mana sudah ada diskusi internal pemerintah.

"Kalau yang subsidi tetap itu memang dari internal sudah sempat didiskusikan di internal. Kalau yang itu (penghapusan premium) masih wacana kan dari luar, bukan dari tim dalam pemerintah."

Kajian terkait subsidi tetap meliputi besaran angka subsidi, dan opsi yang paling mungkin dilaksanakan, apakah subsidi tetap atau floating.

"Kalau bicara angka cuma bicara skenario. Misalnya, sebagai perumpamaan Rp2.000 atau Rp1.500, Rp1.000. Tidak mengarah pada opsi pilihan. Tapi buat perumpamaan saja. Subsidi itu nanti tipis, bentuknya mau tetap atau floating," tuturnya.