Pengusaha Khawatir Perubahan Nomenklatur Ganggu Ekonomi RI
Wakil ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, perubahan nomenklatur bukan hal yang dapat diprioritaskan. Bahkan, hal ini bisa mengganggu ekonomi dalam jangka pendek.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan ada perubahan nomenklatur kementerian di periode keduanya. Meski demikian, belum diketahui kementerian mana saja yang akan diubah maupun yang akan digabung.
Wakil ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, perubahan nomenklatur bukan hal yang dapat diprioritaskan. Bahkan, hal ini bisa mengganggu ekonomi dalam jangka pendek.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
"Bisa berpotensi untuk ganggu ekonomi. Bukannya tidak urgent, tapi maksud saya harus benar-benar didalami. Jadi jangan begitu cepat. Nah ini harus mengajak pemangku kepentingan untuk meminta masukan, karena tidak bisa segampang itu," kata Shinta dalam forum Syndicate, Jakarta, Kamis (29/8).
Dia mengatakan bahwa nomenklatur harus menjadi pertimbangan yang matang terhadap perubahan kabinet, baik penggabungan maupun pemecahan kementerian karena, mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang sedang bermasalah secara global maupun domestik.
"Eksekusinya walaupun menurut presiden bilang cepat, tapi tidak memungkinkan karena menyangkut banyak sekali pihak. Jadi kalau kita melihat penggabungan atau pembentukan yang baru kaitannya dengan individu dan anggarannya," imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi sudah pernah melakukan perubahan nomenklatur, di antaranya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan. Selain itu juga pemisahan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
Reporter Magang: Evie Haena Rofiah
Baca juga:
VIDEO: Ekspresi Airlangga Ketika Disinggung Posisi Menteri
Megawati Soal Kabinet Jokowi-Ma'ruf: Saya Menunggu Pelantikan Presiden Dulu
Fadli Zon Nilai Jokowi Belum Perlu Kementerian Investasi
Inilah Hasil Polling Merdeka.com Menteri Favorit yang Layak Dipertahankan
Jokowi Disarankan Tak Pilih Menteri LHK dari Partai Politik
Pos Kementerian Ini Jadi Incaran Partai