Pengusaha Masih Bingung Soal Kebijakan Dibukanya 25 Bidang Usaha Untuk Dikuasai Asing
"Di kami masih perdebatan, karena mereka bilang hanya ada 25 bidang usaha yang 100 persen dibuka untuk asing, apakah yang lainnya tetap dibuka, tapi tidak 100 persen? Kami pun belum paham secara jelas, padahal kami dunia usaha."
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mendesak pemerintah untuk kembali melakukan pertemuan ulang terkait soal revisian Daftar Negatif Insentif (DNI). Sebab, dari daftar DNI yang diputuskan pemerintah terutama untuk yang dikuasi asing masih menjadi perdebatan bagi pelaku usaha.
Seperti diketahui, dari 54 bidang usaha DNI hanya 25 di antaranya yang bisa menerima Penanaman Modal Asing (PMA) secara penuh atau 100 persen.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di era Soekarno? Dalam buku berjudul 'Jakarta 1950-1970', seorang dokter bernama Firman Lubis mengutarakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu amat kacau. "Inflasi melangit dan menyebabkan nilai rupiah merosot tajam dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum yang pada tahun 1962 masih Rp1 berubah menjadi Rp1000 pada tahun 65,"
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Mengapa budidaya kakao penting bagi ekonomi Indonesia? Budidaya kakao merupakan salah satu sektor pertanian yang memiliki potensi ekonomi tinggi, khususnya di negara-negara tropis seperti Indonesia. Kakao, bahan utama pembuatan cokelat, memiliki permintaan yang stabil di pasar internasional, menjadikannya komoditas yang berharga bagi petani.
"Di kami masih perdebatan, karena mereka bilang hanya ada 25 bidang usaha yang 100 persen dibuka untuk asing, apakah yang lainnya tetap dibuka, tapi tidak 100 persen? Kami pun belum paham secara jelas, padahal kami dunia usaha," katanya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (21/11).
Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan agar ada pembahasan lanjutan terkait dengan pembahasan DNI. "Saya sudah minta waktu bertemu baik dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan Kementerian terkait utuk membahas apasih alasannya ini diberlakukan relaksasi DNI bidangya itu kenapa?," tambahnya sambil mempertanyakan.
Roesan menegaskan, pemerintah juga perlu mewaspadai apabila 25 sektor yang dikuasai asing tersebut nantinya malah akan berdampak buruk bagi Indonesia. "Tapi kalau sudah dibuka untuk asing, harus dilihat apakah asing akan menciptakan lapangan pekerjaan atau malah menggerus lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh UMKM. Itu harus dilihat, harus dikaji, dan menurut saya apakah se-urgent itu harus dikeluarkan sekarang?," tegasnya.
Di samping itu, dirinya menyampaikan, beberapa poin yang menjadi pokok pembahasan terkait dengan sektor-sektor yang masuk DNI sendiri masih belum dimengerti oleh sebagian pelaku usaha. "Makanya kami coba perjelas. Artinya, kemudian kami juga bicara dengan pemerintah, karena apa? Kebijakan ini ujung-ujungnya untuk kami kok, untuk dunia usaha," ungkapnya.
Sebelumnya, Roesan mengaku heran kepada pemerintah yang tidak mengikutsertakan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan soal revisi daftar negatif investasi (DNI). Menurutnya, pelaku usaha dalam hal ini memiliki peranan penting, apalagi ada beberapa sektor usaha yang dinilai masih rancu.
"Yang perlu saya sampaikan di sini kami dalam paket kebijakan 16 ini mengenai dana hasil ekspor memang kami dilibatkan baik oleh BI (Bank Indonesia), Kementerian Keuangan dan lainnya maupun tax holiday. Tapi mengenai relaksasi DNI ini kami tidak diikut sertakan sama sekali," katanya.
Baca juga:
Ada Perang Dagang AS-China, Momentum Ekspor dan Investasi Indonesia Raup Untung
Kadin Harap Implementasi DNI Hasil Revisi Ditunda, Ini Alasannya
Presiden Jokowi Minta Aturan Pajak Dievaluasi Berkala Agar Investasi RI Tetap 'Seksi'
Prabowo Soal Penguasaan Asing Saat DNI Direvisi: Apa yang Tersisa Buat Indonesia?
Mengupas Beberapa Sektor Industri yang Bisa Dikuasai Asing
25 Sektor Usaha Bisa dikuasai Asing, Ini Detailnya