Pensiun, bos pajak berseloroh akan jadi sopir taksi online

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ken Dwijugiasteadi, akan segera memasuki masa purnabakti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Orang nomor satu di DJP itu genap berusia 60 tahun pada November mendatang, sehingga harus mengakhiri pengabdiannya.

2017-10-14 15:30:00

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ken Dwijugiasteadi, akan segera memasuki masa purnabakti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Orang nomor satu di DJP itu genap berusia 60 tahun pada November mendatang, sehingga harus mengakhiri pengabdiannya.

Bos ditjen pajak yang terkenal suka berguyon tersebut mengatakan, setelah pensiun nanti dirinya memiliki keinginan menjadi pengemudi taksi online. "Belum belum ada kemana. (Alih profesi) Jadi sopir uber," candanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Jakarta, Sabtu (14/10).

Ken menegaskan meskipun pensiun, pengabdian sebagai bagian dari pegawai perpajakan tetap akan melekat dalam dirinya. Menurutnya, meski pegawai pajak pensiun, namun perhatian terhadap perpajakan tetap kuat.

"Orang pajak tidak akan pernah pensiun dan tidak akan pernah pensiun otaknya akan jalan terus," ujarnya.

Sebagai informasi, jenjang karir Ken diperpajakan dimulai pada 1 September 2003 yaitu dipromosikan menjadi Direktur Informasi Perpajakan kemudian tahun 2006 menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur.

Pada 8 November 2013 Ken menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan pada 1 Juli 2015 dia dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak. Kemudian Menteri Keuangan (Menkeu) tahun 2015, Bambang Brodjonegoro menunjuk Ken menjadi Dirjen Pajak menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang mundur sebagai Dirjen Pajak saat itu.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan pemilihan dirjen pajak harus dilakukan dengan penuh pertimbangkan. Mengingat, fondasi yang telah dibangun oleh dirjen pajak saat ini sudah cukup kuat untuk dilanjutkan.

"Saya kira segera pilih dirjen yang benar, yang baik, mengerti harus menjalankan apa, bisa menindaklanjuti semua, leadershipnya kuat dan bagus," ujar Yustinus di Tjikini Lima, Jakarta, Rabu (11/10).

Yustinus menekankan, pemimpin dirjen pajak selanjutnya harus memiliki leadership yang kuat, karena sosok yang memiliki leadership kuat akan memiliki integritas yang bagus.

"Leadership yang kuat akan punya integritas yang bagus. Kompetensi bisa dibantu oleh tim. Jadi tidak perlu orang yang pintar dari sisi perpajakan," jelasnya.

Pemilihan pengganti dirjen pajak nantinya dapat dilakukan melalui dua skema, di antaranya skema penunjukan langsung dan skema lelang jabatan. Jika pemerintah ingin melakukan pemilihan Dirjen pajak dengan skema lelang jabatan, maka pemerintah harus menyiapkan Keppres (Keputusan presiden) yang menyatakan lelang jabatan tersebut terbuka bagi eksternal.

"Kalau lelang usul saya dengan Keppres. Keppres yang memastikan lelang ini terbuka, sehingga orang luar bisa masuk. Sehingga orang orang seperti Faisal Basri (Ekonom), Amien Sunaryadi (Ketua SKK Migas), Sudirman Said (Mantan Menteri ESDM) dan siapa pun diberi kesempatan," jelasnya.

Namun demikian, melihat waktu pengisian jabatan yang semakin sedikit, Menteri Sri Mulyani diperkirakan akan melakukan penunjukan langsung. "Penunjukan langsung feeling saya ya. Kalau sudah mepet gini enggak ada proses lelang dan sebagainya," tandasnya.

Baca juga:
Ken Dwijugiasteadi: Orang Indonesia itu paling pelit bayar pajak
Bos Pajak bakal pensiun, Sri Mulyani diminta cari pengganti berkepemimpinan kuat
Pungutan agresif pemerintah daerah ancam kinerja setoran pajak
United Tractor Semen Gresik siap bayarkan pajak alat berat sesuai aturan
Selain emas, ini instrumen investasi lain wajib bayar pajak
Pindahkan dana ke Singapura, nasabah Indonesia ingin ikut Tax Amnesty
Bos Pajak: Dana Rp 18,9 T dari 81 pebisnis bukan satu orang saja

(mdk/bim)