Per 21 Mei 2021, BI Sudah Beli SBN Rp108,43 Triliun
Bank Indonesia (BI) mencatat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana untuk pembiayaan APBN hingga 21 Mei 2021 telah mencapai Rp108,43 triliun. Ini mencakup mekanisme lelang utama sebesar Rp32,97 triliun dan mekanisme Greenshoe Option (lelang tambahan) senilai Rp75,46 triliun.
Bank Indonesia (BI) mencatat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana untuk pembiayaan APBN hingga 21 Mei 2021 telah mencapai Rp108,43 triliun. Ini mencakup mekanisme lelang utama sebesar Rp32,97 triliun dan mekanisme Greenshoe Option (lelang tambahan) senilai Rp75,46 triliun.
"Bank Indonesia juga melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk pendanaan APBN 2021," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers virtual di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (25/5).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
Perry memastikan sinergi erat dengan otoritas fiskal akan terus berjalan dengan baik untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional serta mendukung pendanaan APBN 2021.
"Kami akan terus melakukan koordinasi yang erat, agar kebijakan fiskal dan moneter tetap prudent, stabilitas makro ekonomi dan pemulihan ekonomi tetap berjalan," katanya.
Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan penambahan likuiditas (quantitative easing) yang dilakukan bank sentral di perbankan pada 2021 telah mencapai Rp88,91 triliun untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Saat ini, kondisi likuiditas perbankan lebih dari cukup, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi yakni 33,67 persen dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,94 persen (yoy). Selain itu, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan Maret 2021 tetap tinggi sebesar 24,05 persen, dan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah, yakni 3,17 persen (bruto) dan 1,02 persen (neto).
Baca juga:
Hingga April 2021, Bank Indonesia Sudah Beli SBN Sebesar Rp101,9 Triliun
Bank Indonesia Borong SBN Senilai Rp65 Triliun Hingga 16 Maret 2021
Bantu APBN, Bank Indonesia Beli SBN Rp40,7 Triliun
Per 4 Februari, Bank Indonesia Beli SBN di Pasar Perdana Rp35,7 Triliun
Milenial Dominasi Pembelian E-SBN di Investree
Bank Indonesia Beli SBN Pemerintah Rp13,6 Triliun di Awal 2021