Perbankan berperan dominan pantau dugaan penyelewengan uang negara
BPK dan PPATK mengklaim bantu meringankan beban pekerjaan penegak hukum.
Metode penyalahgunaan dan penyelewengan uang negara kini semakin beragam dan canggih. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melihat, banyak praktik penyelewengan didominasi transaksi non-tunai.
BPK berharap sektor perbankan berperan aktif. "Dalam transaksi-transaksi sekarang semakin non-cash, itu peran perbankan makin dominan," ujar Harry kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
Di sisi lain, selama ini tidak memungkinkan bagi BPK menelusuri temuan-temuan dugaan penyelewengan uang negara jika sudah memasuki ranah perbankan. Terbentur aturan kerahasiaan data nasabah yang harus dijaga perbankan.
"Tapi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) kan bisa masuk. Ketika disimpulkan ada transaksi mencurigakan, maka kerahasiaan bank hilang," tegas Harry.
Atas dasar itu BPK merasa perlu melakukan kerja sama dengan PPATK. Kerja sama ini diyakini bakal menguatkan fungsi kedua lembaga dalam penyelidikan dugaan penyelewengan uang negara.
"Karena itu kita (BPK) perlu kerja sama dengan PPATK guna melihat apakah benar dugaan kita ada aliran-aliran yang tidak sah," tambah Harry.
Harry klaim langkah yang diambil BPK dan PPATK akan meringankan pekerjaan penyidik lembaga hukum dalam menangani kasus korupsi.
"Jadi dia (penegak hukum) tidak perlu kerja dua kali. Cukup laporan BPK yang sudah berkualitas itu akan bantu proses," tuturnya.
"Itu akan memperpendek, atau membuat semakin cepat tindak lanjut rekomendasi maupun temuan yang kita laporkan."
(mdk/noe)