Pertamina butuh 2 tahun sebelum hapus Premium
Waktu dua tahun dibutuhkan Pertamina untuk meningkatkan kualitas kilang guna memproduksi BBM RON 92 kebutuhan nasional.
PT Pertamina mengaku membutuhkan waktu dua tahun untuk memproduksi seluruh kebutuhan Pertamax atau bahan bakar minyak (BBM) RON 92 dalam negeri. Hal ini membuat Pertamina baru siap melaksanakan rekomendasi penghapusan Premium pada sekitar 2017 mendatang.
"Kita tunggu pengumuman yang akan disampaikan pemerintah. Apa saja kebijakan pertamina akan siap," ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto yang ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/12).
Dwi menegaskan waktu dua tahun dibutuhkan Pertamina untuk meningkatkan kinerja kilang milik perseroan dalam memenuhi kebutuhan BBM jenis RON 92 atau Pertamax. Saat ini, kata dia, Pertamina hanya mampu memenuhi 50 persen kebutuhan nasional BBM jenis RON 92 atau Pertamax.
"Kita butuh kira-kira dua tahun. Kalau dari kemampuan kilang sekarang sebelum diupgrade. Kemampuan kita 40 persen sampai 50 persen dari kebutuhan sekarang, program upgrading dan kita harapkan naik 80 persen," kata dia.
Menurut Dwi, kilang milik Pertamina hanya mampu memproduksi BBM jenis RON 92 sebanyak 1.500 barel per hari. Sedangkan, untuk premium atau RON 88, Pertamina mampu memproduksi 5.200 barel per hari.
"Kalau sekarang kira-kira untuk RON 92 sekitar 1.500 sedangkan premium 5.200 barel per hari. Itu posisi kemampuan sekarang. Dengan rencana upgrading akan kita sesuaikan kepada kebutuhan masyarakat," pungkas dia.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) bakal meningkatkan kapasitas lima kilang minyak di Tanah Air. Untuk itu, Perusahaan energi pelat merah tersebut menggandeng tiga perusahaan minyak dan gas bumi asing.
Yaitu Saudi Aramco, JX Nippon Oil & Energy Corporation dan China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec).
Baca juga:
Ingin operasi di Bandara Pondok Cabe, Garuda bujuk Pertamina
Berumur 110 tahun, kilang Pertamina telah laik masuk museum
Faisal Basri sebut Pertamina mampu produksi 5 juta barel RON 92
Soal Blok Mahakam, pensiunan Pertamina surati Jokowi
Pensiunan nilai Pertamina mampu kelola Blok Mahakam
BPH Migas setor PNBP Rp 1 triliun
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Kenapa BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran BBM bersubsidi? Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) merupakan isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan energi di masyarakat. Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan BPH Migas terkait penyaluran BBM bersubsidi? "Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Ingatlah bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat banyak," tegas Halim.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.