Pesan Menhub Budi ke anak buah, soal pungli dan izin bikin pusing

Ciptakan pelayanan publik steril dari pungli

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan arahan kepada bawahannya, khususnya kepada karyawan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Arahan ini sekaligus untuk memberikan pemahaman dan memastikan agar pungutan liar (pungli) tidak terjadi lagi di institusinya.

Secara tegas, Budi meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan agar menghilangkan mentalitas jabatan untuk memperkaya diri. Menurutnya, di era saat ini sudah bukan zamannya lagi pungli karena akan menjadi budaya buruk dalam pemerintahan.

"Hilangkan mentalitas itu, mari ciptakan pelayanan publik di Kementerian Perhubungan yang lebih steril dari berbagai praktik penyimpangan atau pungutan liar," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (24/10).

Menurut Budi, sistem perizinan secara online bukan berarti akan menghilangkan praktik pungli. Sebab, celah itu muncul ketika segelintir pejabat memanfaatkan posisinya untuk membuka ruang bagi pungli dan menyalahgunakan amanah.

"Dibutuhkan pelayanan yang efisien dan transparan, yaitu dengan sistem online. Tapi jika itu dikerjakan tanpa integritas sama halnya tidak berarti apa-apa. Butuh suatu integritas dan komitmen yang tinggi," jelasnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono meminta seluruh jajarannya untuk sedari dini memberantas pungli. Dia ingin semua pihak bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintahan.

"Saya harapkan kita berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi laut dengan penuh tanggung jawab, jujur dan transparan dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih," tandasnya.

Perizinan di Kemenhub banyak, bikin pusing

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi kembali angkat bicara terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) praktik pungutan liar (pungli) perizinan yang dilakukan oleh oknum dalam kementerian perhubungan (Kemenhub).

Menurut Budi, operasi tersebut dilakukan bukan atas arahannya maupun pejabat dan instansi lain. Budi menyebut, OTT tersebut dilakukan atas kemauan Tuhan untuk memberikan shock therapy kepada seluruh pegawainya.

"Bicara tentang OTT, tidak ada suatu rancangan untuk melakukan itu. Itu jalan Tuhan. Kita harus berterima kasih karena telah diberikan shock therapy agar lebih baik," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (24/10).

Setelah kejadian ini, Budi meminta kepada jajarannya untuk lebih mawas diri dan tidak hanya insyaf dalam sekejap. Sejumlah perizinan diminta untuk segera dilakukan evaluasi dan penghapusan izin yang tidak bermanfaat.

"Saya minta kepada (seluruh) Dirjen, Direktur, untuk lakukan evaluasi. Saya lihat di Kementerian Perhubungan izinnya banyak. Pusing saya melihatnya. Sampai jadi tukang sapu saja juga ada izin. Saya minta dihapus-deh izinnya. Kalau masih begitu, mau tidak mau kita harus lakukan ke jalur hukum," pungkasnya.

Istri PNS Kemenhub syukuri gaji suami

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya mencegah aksi pungutan liar (pungli) terjadi lagi. Salah satunya melalui gerakan Sto Pungli dengan tema WOW BISA! MISSION IM POSSIBLE STOP PUNGLI.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto selain melalui gerakan tersebut, dia juga meminta agar para istri pegawainya menerima gaji yang didapat suaminya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Untuk Ibu-ibu semua, jangan lah minta tas yang bermerek, terima saja gaji para suami begitu adanya," katanya di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/10).

Dia sendiri bercermin dari istrinya yang kerap meminta untuk diberikan tas bermerek dengan harga selangit. "Saya beliin saja, terus mereknya saya tulis sendiri. Untuk itu saya mengajak ibu-ibu mensyukuri apa yang ada. Ibu jangan menyuruh bapak-bapaknya melakukan hal yang negatif," candanya.

Menurutnya, dukungan keluarga terdekat sangat berpengaruh agar setiap pekerja tidak melakukan kecurangan, seperti pungli.

"Dukungan keluarga memiliki makna penting bagi seseorang untuk dapat menciptakan profesionalitasnya. Tanpa dukungan keluarga tidak mungkin itu semua dapat tercapai," pungkas Pudji.

Daftar perizinan kapal banyak pungli

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan maraknya praktik pungli juga disebabkan ulah masyarakat. Dia mencontohkan pada kasus pendaftaran izin kapal.

Menurutnya, pemilik kapal banyak ditemukan mendaftarkan kapalnya dengan ukuran lebih kecil dari kenyataannya. Salah satu alasan ialah agar bisa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Agar izin tetap keluar, maka pemilik kapal memberikan uang pelicin pada petugas dan terjadilah pungli ini.

"Ada suatu fakta kapal itu terdaftar dengan panjang dan berat yang kecil. Padahal kenyataannya saat diukur itu lebih berat," tuturnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (24/10).

Maka dari itu, mantan direktur PT Angkasa Pura II ini meminta agar masyarakat membantu upaya pemerintah dengan bersikap jujur saat melakukan pengukuran kapal. "Kita juga ingin masyarakat jujur (dalam menyampaikan ukuran berat kapal). Giliran kita punya masalah langsung dimasalahkan. Giliran masyarakat diminta jujur tak mau jujur," kata dia.

Selain itu, dalam memberangus praktik pungli, Kemenhub akan melakukan penyederhanaan perizinan. Pihaknya dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Misalnya saya beberapa kali berkomunikasi dengan Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) di Bali, apa yang terjadi di Bali, dimana disana dibatasi melakukan kegiatan, ternyata itu illegal fishing. Kegiatan itu ternyata berkaitan dengan KKP untuk izin berat kapal. Jadi kita bikin tim disana, mengingat orang yang punya kompetensi orang perhubungan, maka tim perhubungan akan diberitahukan dengan tim Bu Susi," ujarnya.

Bangun infrastruktur miliaran tapi tak terpakai

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memberikan arahan kepada seluruh jajarannya di Kementerian Perhubungan. Salah satu arahannya perihal optimalisasi fasilitas yang telah dibangun Kementerian Perhubungan.

Menhub Budi mengatakan, salah satu fasilitas yang telah dibangun namun tidak dioptimalkan adalah Terminal Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Terminal Tipe A tersebut saat ini tidak digunakan dengan baik sehingga terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

"Saya garisbawahi bahwa konektivitas tidak akan berarti apa-apa kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat. Contoh, ada Terminal Mengwi di Bali yang dibangun dengan biaya ratusan miliar tapi tidak digunakan. Atau ada masyarakat yang butuh tapi pemerintah tidak konsen dengan itu. Belum lagi. Beberapa pelabuhan yang sudah dibangun tapi juga tidak digunakan," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (24/10).

"Apa artinya hidup kalau itu berlalu begitu saja. Tidak ada artinya tanpa manfaat," tambahnya.

Untuk itu, dia meminta agar kepada seluruh jajarannya untuk konsen dalam mengoptimalkan fasilitas yang sudah dibangun Kemenhub. Kendati tahun depan ada pemangkasan anggaran, Menhub Budi meminta agar tidak berkecil hati dan mengurangi kinerja. Menurutnya, masih banyak cara agar kinerja Kementerian bisa tetap berjalan baik dan konsisten tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

"APBN yang turun itu kita tidak gentar walau dikurangi. Ada cara yang baik dan elegan untuk tindak lanjut pemangkasan APBN tanpa mengurangi kinerja. Kita punya sahabat misalnya Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Beri kesempatan bagi mereka untuk beroperasi di level operasional. Sehingga kita bisa menjadi regulatornya," tutupnya.