PLN Akuisisi Tambang Guna Pastikan Ketersediaan Batubara untuk PLTU
Program akuisisi tambang untuk menyediakan batubara PLTU mulut tambang, antara lain, PLTU MT Jambi 1 (2x300 megawatt), sebagian saham tambang dimiliki oleh PLN group dan saat ini telah beroperasi dan berproduksi sebesar 2,3 juta Metrik ton.
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Zulkifli Zaini menyebut bahwa program pembangkit listrik 35.000 megawatt yang sebagian berbasis bahan bakar batubara akan meningkatkan permintaan dan kebutuhan tiap tahunnya.
Realisasi pasokan batubara PLN tahun 2019 saja tercatat sebesar 97,72 MT, dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2028 sebesar 152,63 juta MT. Angka ini juga sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028.
-
Siapa yang membangun PLTU Batang? PLTU Batang merupakan proyek dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari USD 4 miliar.
-
Mengapa PLTU Batang dibangun? Pembangunan PLTU Batang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan merupakan bagian dari program penyediaan listrik 35.000 MW.
-
Apa itu PLBN Entikong? Ya, bangunan tersebut adalah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia-Malaysia.
-
Bagaimana PLBN Entikong dibangun? PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) merupakan pelaksana konstruksi yang dipercaya pemerintah untuk melakukan perombakan total Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan nilai proyek Rp152,49 miliar.
-
Mengapa PLN membangun PLTS di IKN Nusantara? Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan PLTS ini menunjukkan keseriusan pemerintah melalui PLN dalam menyiapkan sistem kelistrikan yang andal dan berbasis pada energi ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik di IKN Nusantara. Hal ini selaras dengan pembangunan IKN sebagai forest city yang hijau dan ramah lingkungan.
-
Dimana PLTU Batang berada? PLTU Batang adalah pembangkit listrik tenaga uap ultra critical sebesar 2x1.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Apalagi masa produksi pembangkit listrik khususnya PLTU adalah 30-40 tahun, sehingga perlu dipastikan ketersediaan batubara selama PLTU tersebut beroperasi.
Guna memastikan ketersediaan batubara PLTU, pemerintah diminta untuk menjaga harga yang terjangkau, jumlah yang memadai dan kontinuitas yang terjaga.
"Salah satunya dengan cara memiliki tambang dengan persentase tertentu sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan," kata Zulkifli dalam Paparannya di RDP dengan DPR komisi VII, di Jakarta, Selasa (25/8).
Zulkifili kemudian membeberkan langkah atau program yang perlu diambil. Berikut penjelasannya.
1. Program akuisisi tambang untuk menyediakan batubara PLTU mulut tambang, antara lain, PLTU MT Jambi 1 (2x300 megawatt), sebagian saham tambang dimiliki oleh PLN group dan saat ini telah beroperasi dan berproduksi sebesar 2,3 juta Metrik ton.
Lalu, PLTU MT Kalselteng 3 (2x100 megawatt)sebagian saham tambang dimiliki oleh PLN group dan saat ini dalam tahap pembebasan dan sertifikasi lahan.
2. Program akuisisi tambang berikut infrastruktur pendukung untuk security of supply dan efisiensi biaya penyediaan batubara. Di Provinsi Sumatera Selatan, Sebagian saham tambang dimiliki oleh PLN Group dan saat ini telah berproduksi sebesar 700 ribu MT.
Serta PLTU Meulaboh 3-4 (2x200 Megawatt) saat ini dalam tahap kajian oleh pihak independen untuk valuasi tambang.
3. Program Kerjasama tambang untuk pemanfaatan batubara lokal yang dekat dengan PLTU Nagan Raya ini dalam tahap kajian oleh pihak ahli.
Target Selesai
Program pembangkit 35.000 MW dan 7.000 MW ditargetkan selesai pada tahun 2023. Ini juga sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), di mana akan ada penambangan pembangkit sebesar 56,5 Gigawatt.
"Sesuai RUPTL 2019-2028 program 35.000 megawatt dan 7.000 megawatt direncanakan selesai pada tahun 2023," kata Zulkifli.
Selain itu, sesuai RUPTL 2019-2028 juga akan ada penambahan pembangkit sebesar 56,4 Gigawatt, yang mana porsi PLTU sebesar 48 persen, PLTG sebesar 22 persen dan total pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 30 persen.
"Sesuai dengan RUPTL 2019-2028 akan ada penambahan pembangkit sebesar 56,4 Gigawatt di mana porsi PLN adalah 28 persen, EVP murni sebesar 43 persen, Kerjasama EVP dan anak perusahaan 17 persen, sisanya adalah wilayah usaha," ujarnya.
Lanjutnya, progress 35.000 MW masih dalam tahap pengadaan dan perencanaan, serta Power Purchase Agreement (PPA) yang belum dimulai pengerjaan fisiknya sebesar 27,6 persen.
"Artinya sudah lebih dari program tersebut dimulai pembangunan fisiknya, sementara yang sudah benar-benar beroperasi 23,9 persen," katanya.
Sementara, untuk progress pembangkit listrik 7.000 MW, realisasinya sudah 94 persen sudah dilakukan Sertifikat Laik Operasi (SLO). "6 persen lainnya atau setara 458 MG masih dalam progress konstruksi, artinya keseluruhan program tersebut secara fisik sudah dikerjakan dan bahkan Sebagian besar sudah beroperasi," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com