Premium seharga Rp 9.100 per liter untuk warga Jakarta
Jakarta akan menjadi daerah pertama yang dipasok Premium non subsidi.
Pemerintah terus mencari cara untuk mengatasi kemungkinan ancaman kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. DKI Jakarta adalah daerah pertama yang kuota subsidi BBM akan habis dalam waktu dekat yakni 15 September.
Pemerintah sempat melontarkan wacana 'memaksa' warga Jakarta menggunakan Pertamax saat jatah BBM bersubsidi sudah habis. Kali ini, pemerintah mengeluarkan wacana baru.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Kenapa subsidi BBM dimulai di era Soeharto? Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya.
Warga Jakarta masih bisa menggunakan Premium. Hanya saja, harus membayar dengan harga keekonomian. Harga keekonomian Premium adalah Rp 9.100 per liter atau dua kali lipat dari harga Premium yang selama ini disubsidi pemerintah.
"Kalau misalnya kuota tidak disetujui pihak DPR berarti DKI Jakarta jadi daerah pertama yang dipasok premium keekonomian atau non subsidi," ujar Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini di kantor Kementerian ESDM, Rabu (12/9).
Rudi menuturkan, ada beberapa cara untuk mengatasi kuota BBM saat ini yakni dengan menggunakan uang subsidi dari BBM lainnya seperti solar dan minyak tanah. "Menggunakan uang subsidi ada di kerosene dan solar jadi bisa lebih panjang beberapa hari," jelasnya.
Jika strategi-strategi tersebut tidak berhasil, maka tidak ada pilihan lain selain 'memaksa' warga Jakarta menggunakan Pertamax hingga akhir tahun. "Jika tidak diperpanjang maka harus memakai pertamax," katanya.
Persetujuan tambahan kuota BBM sebesar 4 juta kilo liter masih harus menunggu restu dari DPR.
(mdk/noe)