Presiden Jokowi berharap bank BUMN rukun, mau dilebur demi efisiensi

Jokowi berharap BPD tidak mengikuti perbankan besar dan bisa saling bekerja sama.

Presiden Joko Widodo meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) saling bersinergi. Kerja sama antar BPD membuka keuntungan pembiayaan proyek infrastruktur daerah.

"Kalau BPD-BPD mau bersinergi. Saya tak bicara holding-isasi dulu, mau konsorsium, ini kekuatan. Jangan sampai infrastruktur-infrastruktur di daerah yang mengambil bukan BPD. Aset Rp 430 triliun bukan aset kecil," kata Jokowi di Istana, Jakarta, Selasa (26/5).

Selanjutnya, Jokowi juga berharap bank milik BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI) berbesar hati untuk melebur. Jokowi mencontohkan ketidakefisienan pada kinerja layanan anjungan tunai mandiri (ATM).

"Bangun ATM sendiri-sendiri. Dalam satu atap berjajar ATM ATM sendiri-sendiri. Kotak ATM sendiri-sendiri. Betapa mahal sekali. Padahal satu saudara satu pemilik, pemiliknya kita," jelas Jokowi.

"Saya perintahkan coba dihitung, ATM kartu beda, sistem beda, coba dihitung. Setelah dihitung kalau dibangun satu sistem, satu box berapa efisiensinya? Rp 30 triliun. Rp 30 triliun bisa langsung masuk ke kantong. (Ini belum) Hanya gara-gara tidak rukun," imbuhnya.

Oleh karena itu, Jokowi berharap BPD tidak mengikuti perbankan besar dan bisa saling bekerja sama. Dengan harapan, aset yang tadinya kecil dapat berlipat dan menjadi kekuatan besar.

Selanjutnya, Jokowi juga meminta skema penyaluran kredit di BPD diubah. Yang awalnya prosentase kredit untuk konsumtif lebih besar, sekarang diubah kredit produktif yang lebih besar.

"Catatan saya BPD 26 persen kreditnya untuk produktif, sisanya 74 persen untuk sektor konsumtif. Ini saya titip dibalik, sektor produktif 74 persen dan konsumtif 26 persen. Harus mulai berani membalik itu kalau negara kita ini mau menjadi lebih baik, ini yang mau kita ubah mulai atas sampai ke daerah," kata Jokowi.