Jokowi Sengaja Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2025, Sri Mulyani Bilang Begini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Presiden Joko Widodo menetapkan anggaran belanja untuk pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun. Anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp976,8 triliun. Sedangkan untuk belanja non KL sebesar Rp1.716,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024. Tercatat belanja KL tahun ini dialokasikan Rp1.090,2 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sengaja menaruh belanja anggaran KL 2025 lebih kecil. Tujuannya memberi keleluasaan pada Presiden RI terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto untuk melakukan improvisasi.
"Kenapa belanja KL-nya relatif lebih kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun. Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih untuk melakukan improvement," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8).
Meski demikian alokasi anggaran untuk belanja non KL tahun 2025 mengalami peningkatan. Dalam APBN 2024, belanja non KL sebesar Rp1.376,7 triliun. Sedangkan tahun depan naik menjadi Rp1.716,4 triliun.
"Makanya belanja KL relatively, kecuali yang sudah dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain di belanja non KL, yang makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp 1.716,4 triliun," tutur Bendahara Negara ini.
RAPBN 2025 Sengaja Dirancang Fleksibel
Maka dalam hal ini Sri Mulyani akan memberi kesempatan pada Prabowo dan jajarannya untuk merumuskan alokasi anggaran sesuai kebutuhan di masa pemerintahannya.
Terutama agar RAPBN 2025 bisa lebih fleksibel terhadap program prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Semisal program unggulannya Makan Bergizi Gratis dan melanjutkan pembangunan IKN.
Sri Mulyani bilang, Pemerintah mendatang masih memiliki kesempatan untuk mengubah RAPBN karena pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan pada bulan Oktober mendatang.
"Ini nanti pada bulan Oktober untuk bisa dialokasikan dan biasanya naik pada executing kementerian atau lembaga yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, baik itu makanan bergizi, hal lain seperti perbaikan sekolah, dan hal-hal yang jadi prioritas presiden terpilih," tutur Sri Mulyani.
