Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp71 Triliun, Bagaimana Respons Prabowo?
Dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 hingga 5,5 persen.
Dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 hingga 5,5 persen.
Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp71 Triliun, Bagaimana Respons Prabowo?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah melakukan pembicaraan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.
Hasil pembahasan tersebut salah satunya menetapkan pagu anggaran makan bergizi gratis mencapai Rp71 triliun.
"Salah satunya program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di dalam anggaran APBN 2025 sebesar Rp71 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6).
Meski demikian, Airlangga tidak merinci lebih lanjut terkait jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis, termasuk sasaran wilayah untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut.
Airlangga menyampaikan, pembahasan antara pemerintah dan presiden terpilih Prabowo Subianto juga melibatkan DPR RI.
Pembahasan anggaran ini dinilai penting untuk mempersiapkan kebijakan ekonomi tahun 2025 di ketidakpastian perekonomian global akibat ketegangan geopolotik hingga tren penguatan dolar Amerika Serikat.
"Kalau kita lihat perekonomian dunia masih diberi jangka panjang dengan downside risk seperti tensi geopolitik, kemudian pelemahan ekonomi Tiongkok penguatan dolar Amerika serta suku bunga tinggi di negara maju," bebernya.
merdeka.com
Airlangga menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto juga telah memahami keputusan pemerintah dalam menetapkan RAPBN 2025.
Dalam RAPBN tersebut, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,1 persen hingga 5,5 persen.
"Rapat tersebut presiden terpilih dan pemerintah hari ini pemerintah sekarang telah sepakat dan setuju dengan besaran makro yang sedang di dalam pembahasan dengan DPR, dan masih ada tahapan pembahasan DPR yang sedang berjalan," pungkasnya.
