Presiden Jokowi Ingin Fokus Anggaran 2020 untuk Picu Investasi dan Ekspor
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, hal utama dalam penyusunan APBN 2020 adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan begitu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama lima tahun ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki daya saing.
Pemerintah tengah menyusun asumsi dasar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. Secara keseluruhan, fokus anggaran 2020 berorientasi untuk mendorong investasi dan ekspor.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, hal utama dalam penyusunan APBN 2020 adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan begitu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama lima tahun ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki daya saing.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
"Instrumen APBN 2020 dalam rangka memacu investasi dan ekspor, terutama bertumpu kepada bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita dan juga untuk tetap menjaga pembangunan infrastruktur karena berdasarkan pertumbuhan dan berbagai program yang kita lihat di masyarakat," kata Menkeu di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/4).
Mengenai kebutuhan anggaran untuk infrastruktur apakah itu dalam bentuk jalan raya, air, sanitasi, listrik, pada 2020 masih diusahakan di berbagai tempat.
Kedua, Presiden Jokowi ingin di 2020 program efisiensi anggaran tetap dijalankan, terutama dalam hal belanja barang.
"Ketiga, efisiensi birokrasi harus dilakukan termasuk bagaimana kita mendorong investasi dan ekspor melalui berbagai macam insentif, yaitu fiskal yang bisa dilakukan maupun dari sisi pelayanan untuk memberi kemudahan kepada investor," tambah Menkeu.
Seperti diketahui, dalam rapat tersebut ada beberapa target yang akan ditetapkan untuk 2020, terutama dalam hal makro ekonomi. Seperti salah satunya soal target pertumbuhan ekonomi.
Sri Mulyani mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang akan disasar adalah kisaran 5,3-5,6 persen.
"Untuk awal ini kita berasumsi pertumbuhan ekonomi akan berkisar 5,3-5,6 persen, namun Presiden berharap kita bisa pacu sampai 5,6 persen," kata Sri Mulyani.
Selain itu, asumsi dasar soal inflasi, rencananya akan ditetapkan di kisaran 2-4 persen dan suku bunga kisaran 5-5,3 persen. Sementara untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Menkeu menyampaikan pada 2020 akan berada di kisaran 14 ribu.
Mengenai harga minyak dunia, dalam rapat tersebut asumsi awal untuk 2020 yaitu USD 60-70 per barelnya.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Susun RAPBN 2020, Jokowi Mau Anggaran Beri Stimulus Naikkan Investasi dan Ekspor
Pasca Pemilu, Investasi Dipercaya Bakal Mengalir Deras ke Indonesia
Deretan Tugas Utama Presiden Pemenang Pilpres 2019 di 100 Hari Kerja
Investasi Petrokimia Arab Saudi Genjot Penggunaan Gas Bumi RI
Menkeu Siapkan Tax Holiday Untuk Investasi Arab Saudi di Kilang Cilacap
Pemilu 2019 Usai, Menkeu Sri Mulyani Sebut Tak Ada Lagi Penghambat Investasi Masuk RI