Program pengalihan dana subsidi BBM Jokowi tak sentuh rakyat kecil
"Kebijakan ini sangat bagus. Tetapi, pemerintah saat ini belum punya rencana atau program untuk masyarakat bawah."
Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini telah diterapkan di awal pemerintahan Jokowi. Konsekuensinya, harga BBM Premium dan Solar mengalami kenaikan pada Oktober tahun lalu.
Menurut Destry, jika subsidi BBM ini tidak dicabut, maka Jokowi akan menghabiskan dana Rp 400 triliun. Hal ini dinilai sangat memberatkan anggaran negara.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Bagaimana cara Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Kapan Pertamina berhasil mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
Namun demikian, Destry menyayangkan pemerintahan Jokowi-JK belum punya kebijakan penggunaan pengalihan dana subsidi BBM. Jokowi tidak siap dengan program untuk masyarakat kecil.
"Kebijakan ini sangat bagus. Tetapi, pemerintah saat ini belum punya rencana atau program untuk masyarakat bawah," ujar dia dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (20/9).
Dia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk melepas harga BBM ke pasar awalnya memang membingungkan masyarakat. Selain itu, lanjut Destry, kebijakan ini juga membuat para pelaku pasar masih was-was lantaran harga BBM bisa saja naik setiap bulannya.
"Akhirnya direvisi pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan evaluasi harga BBM selama enam bulan sekali. Namun, kebijakan ini cukup lama, seharusnya evaluasinya cukup tiga bulan," tutupnya.