PUPR: Biaya Perbaikan Tol Akibat Truk Kelebihan Muatan Capai Rp1 Triliun
Danang mengatakan bahwa untuk menindak truk-truk kelebihan muatan tersebut pihaknya sudah mulai melakukan dua cara. Pertama dengan mulai memasang teknologi weight in motion atau WIM di ruas-ruas jalan tol kemudian penindakan langsung di jalan tol.
Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR menyebut bahwa badan usaha jalan tol harus menanggung beban biaya perbaikan dan pemeliharaan jalan tol sekitar Rp1 triliun per tahun akibat truk yang melampaui batas dimensi dan muatan (overdimension and overload/odol).
"Beban biaya yang harus ditanggung BUJT akibat truk odol tersebut sekitar Rp1 triliun per tahun, kalau misalnya pendapatan tol itu kira-kira Rp12 triliun per tahun maka kira-kira satu bulan tidak mendapatkan pendapatan karena truk odol itu membebani biaya perbaikan dan pemeliharaan jalan tol," ujar Kepala BPJT Danang Parikesit dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (9/12).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
Danang mengatakan bahwa untuk menindak truk-truk kelebihan muatan tersebut pihaknya sudah mulai melakukan dua cara. Pertama dengan mulai memasang teknologi weight in motion atau WIM di ruas-ruas jalan tol kemudian penindakan langsung di jalan tol.
Kedua, BPJT berharap penegakan hukum melalui tilang elektronik yang dimulai di Polda Metro Jaya bisa diperluas di Polda Banten dan Polda Jawa Barat, khususnya di Tol Tangerang - Merak dan Tol Cipali.
Dukung Pelarangan Truk Kelebihan Muatan
BPJT sendiri sangat mendukung pelarangan truk odol masuk tol yang merupakan kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan inisiatif dari Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi.
"Larangan kendaraan odol di awal tahun 2020 yang tidak boleh masuk jalan tol sama sekali, sangat kita dukung," kata Danang.
Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan truk yang melampaui batas dimensi dan muatan jangan melewati jalan tol, apalagi menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang diperkirakan terjadi lonjakan arus kendaraan.
Dia mengatakan pihaknya sudah mengimbau dan meminta kepada pemilik truk dan barang untuk tidak coba-coba menggunakan truk yang melebihi dimensi dan muatan, karena selain melanggar aturan juga menghambat arus lalu lintas di jalan tol, apalagi saat musim libur panjang Natal dan akhir tahun.
Kementerian Perhubungan segera menerbitkan larangan kendaraan dengan muatan berlebihan melalui jalan tol pada 2020. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pihaknya akan segera berkomunikasi dengan pihak terkait.
(mdk/idr)