PUPR: Dari 8,14 juta tenaga konstruksi RI, baru 5,96 persen yang kantongi sertifikat
"Jumlah tenaga kerja kita di sektor konstruksi berdasarkan data BPS sebanyak 8,1 juta, yang sudah bersertifikat masih 5,9 persen. Tetapi sertifikatnya juga ada 1 orang punya 2 sertifikat. Jadi double."
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sebanyak 212 ribu orang tenaga kontruksi mendapat pembinaan dan pelatihan guna menjadi tenaga terampil di 2019. Namun untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 202,22 miliar.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kondisi tenaga kerja konstruksi. Saat ini dari sekitar 8,14 juta tenaga kerja konstruksi, baru 5,96 persen saja yang bersertifikat atau sekitar 485.534 orang.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa tugas utama Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan? Staf Ahli memiliki tugas memberikan telaah serta rekomendasi mengenai masalah tertentu dan isu-isu strategis.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
"Jumlah tenaga kerja kita di sektor konstruksi berdasarkan data BPS sebanyak 8,1 juta, yang sudah bersertifikat masih 5,9 persen. Tetapi sertifikatnya juga ada 1 orang punya 2 sertifikat. Jadi double," ujar dia di Jakarta, Kamis (25/10).
Secara komposisi latar belakang tingkat pendidikan, di bawah pendidikan SMA sebanyak 5,98 juta dan di atas pendidikan SMA sebanyak 2,15 juta. Jumlah Sertifikat yang sudah dikeluarkan yaitu sebanyak 767.179 sertifikat dengan komposisi kualifikasi sertifikat tenaga kerja terampil sebanyak 525.857 dan sertifikat tenaga ahli sebanyak 241.322.
Sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kerjanya yang sudah tersertifikasi sebanyak 485.534 orang dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang.
"Tentunya jumlah ini belum memadai untuk dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun, perlu upaya percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Sebab untuk menghasilkan SDM konstruksi berkualitas, tiada cara lain kecuali melalui proses sertifikasi kompetensi, sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017," jelas dia.
Untuk meningkatkan jumlah tenaga kontruksi terampil dan bersertifikat, pada 2019 Kementerian PUPR menargetkan untuk membina dan melatih 212 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 ribu dilatih melalui alokasi APBN dan dana pihak swasta, 16 ribu orang melalui program vokasi dan 170 ribu orang mengikuti program sertifikasi.
Untuk total kebutuhan sertifikasi, pelatihan dan vokasi di Balai untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp 202,22 miliar. Ini di luar anggaran untuk kebutuhan rutin dan belanja modal.
"Hampir 3 tahun capaiannya tidak maksimal. Ini kita percepatan, biasanya 35 ribu (tenaga kerja yang dilatih), sekarang 100 ribu. Sekarang bisa melaksanakan kabupaten dan provinsi, kemudian dilakukan sertifikasi oleh LPJK. Sebelumnya hanya mengharapkan dana dari pusat," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tak bangun irigasi di Lhok Guci, Menteri Basuki kerap diomeli Jokowi
Penuhi janji, Jokowi buat perbatasan negara jadi pusat embrio pertumbuhan ekonomi
Menteri Basuki: Total tol yang akan beroperasi capai 1.852 Km hingga 2019
Pengembang Meikarta akan diberi sanksi jika langgar aturan ini
Pemerintah optimistis penyaluran program satu juta rumah capai 1,1 juta unit di 2018