Ramai-ramai bela PLN aman dari kebangkrutan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt (MW).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt (MW).
Sementara, pertumbuhan kas bersih operasi tidak mendukung untuk melunasi kewajiban korporasi. "Kemenkeu dalamn tiga tahun terakhir harus mengajukan permintaan waiver kepada peminjam sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan dengan pertimbangan sumber penerimaan PLN dari TTL dan subsidi pemerintah, maka kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan adanya regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik. Maka dari itu, Menkeu mengharapkan Menteri Jonan dan Menteri Rini dapat melakukan efisiensi biaya operasi.
"Pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan untuk meniadakan kenaikan TTL yang dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN," katanya.
Atas surat peringatan Menteri Sri Mulyani ini, sejumlah pihak melontarkan pembelaannya untuk PLN. Baik Menteri Rini, Menteri Jonan, maupun PLN itu sendiri. Apa saja pembelaannya? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.
-
Bagaimana PLN dan ACWA Power akan membangun proyek ini? Kesepakatan ketiga perusahaan ini akan berlangsung pada business matching di flagship event KTT ASEAN ke-43 yaitu ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang berlangsung pada 5 - 6 September 2023. Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
-
Mengapa PLN, ACWA Power, dan Pupuk Indonesia berkolaborasi membangun proyek ini? Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
-
Apa yang akan dihasilkan dari proyek kolaborasi PLN, ACWA Power, dan Pupuk Indonesia? Proyek ini akan menghasilkan hidrogen yang berfungsi sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
-
Bagaimana PLN ingin meningkatkan pemanfaatan energi air hingga 25,3 GW pada 2040? Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan Business as Usual (BaU)," papar Darmawan.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
Menteri Rini pastikan PLN aman dari kebangkrutan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan tidak ada masalah pada realisasi proyek 35.000 MW. Sebab, pembagian sudah memperhitungkan kemampuan PLN.
"Orang banyak salah persepsi. Proyek 35.000 MW, hampir 26.000 dikerjakan IPP itu pendanaan dan konstruksi. 9.000-an MW yang tanggung jawab PLN, plus transmisi dan gardu induk. Itu kita lihatnya tidak problem," tegasnya.
Menteri Rini menegaskan tak akan merevisi target kapasitas listrik dalam proyek tersebut. "Tidak ada revisi terhadap proyek 35.000 MW," ujar Menteri Rini.
Surat peringatan merupakan bagian tugas menkeu
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan surat yang dikirimkan Sri Mulyani ini merupakan hal lumrah. Surat ini dinilai sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja BUMN, salah satunya PLN.
"Jadi normal dong sebagai Menkeu mengingatkan kita. Hei, ini kamu (PLN) proyeknya banyak, tolong jagain rasionya, debt equity ratio," ujar Menteri Rini.
Dia mengatakan pengawasan juga dilakukan oleh Kementerian BUMN agar kondisi keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah berada dalam kondisi yang sehat.
"Ini yang memang selama tiga tahun kita di BUMN tekankan terus kepada direksi ini harus dijaga. Harus selalu ada worst position. Kalau tidak begini, harus begitu, dan lain-lain. Jadi normal saja," jelas Menteri Rini.
PLN hanya berkurang pendapatan bukan rugi
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sofyan Basir menegaskan bahwa saat ini kondisi keuangan PLN masih aman. Menurutnya, batalnya kenaikan tarif listrik tidak berpengaruh ke kondisi keuangan PLN. Yang terjadi keuangan berkurang namun tidak rugi.
"Kurang kurang dikit lah tapi kita bukan rugi. Kita masih laba," katanya.
Proyek 35.000 MW, lanjutnya, masih tetap berjalan. PLN tetap mengerjakan bagiannya sebesar 10.000 MW.
Presiden Jokowi sudah berikan solusi untuk PLN
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengaku pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika PLN ada kesulitan cash flow, proyek 35.000 MW yang tengah digarap boleh diberikan ke pihak swasta.
"Saat ini 35.000 MW bagi dua. 25.000 MW IPP, 10.000 MW PLN, sisanya 5.000 MW swasta," kata dia.
Menteri Jonan menuturkan, apabila keuangan PLN sudah lampu kuning dia dan menteri BUMN akan melaporkan ke presiden. Namun, karena ini aman maka bisa terkendali.
PLN telah lakukan sejumlah efisiensi
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan PLN telah menyiapkan langkah-langkah dalam memenuhi pendanaan di antaranya revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset eksisting, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.
Saat ini porsi penggunaan BBM dalam komposisi produksi tenaga listrik menurun dari 11,4 persen pada 2014 menjadi 5,8 persen di 2017. Sementara, Biaya Pokok Produksi (BPP) tenaga listrik telah menurun dari Rp 1.419 per Kwh pada 2014 menjadi Rp 1.303 per Kwh.
"Dalam saat bersamaan, PLN juga mengemban tugas PSO, di mana selain menjual listrik bersubsidi kepada beberapa golongan pelanggan juga berupaya memberikan tarif yang mampu meningkatkan persaingan bisnis," jelasnya.
Â
(mdk/bim)