Rancangan UU Tembakau masih berada di tangan Jokowi
Pemerintah akan membahas Rancangan Undang-Undang Pertembakauan karena merupakan usulan inisiatif dari DPR. Meskipun pemerintah harus membahas RUU tersebut, Willem juga mengatakan ada perkecualian bila Presiden Joko Widodo merasa pembahasan perlu ditunda karena alasan tertentu.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Willem Petru Riwu mengatakan pemerintah akan membahas Rancangan Undang-Undang Pertembakauan karena merupakan usulan inisiatif dari DPR.
"Saat ini pembahasan di pemerintah masih antarkementerian atau lembaga. Memang ada yang pro dan kontra, tetapi pemerintah tetap harus membahas," ujar Willem seperti dilansir Antara, Senin (6/3).
-
Mengapa industri tembakau dianggap vital bagi perekonomian Indonesia? Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, industri tembakau telah berkontribusi kepada penerimaan negara sebesar ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
-
Kenapa Kemendag berkoordinasi dengan industri tembakau? Lebih lanjut Mendag menjelaskan, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau agar industri tembakau melakukan program kemitraan dengan petani.
-
Apa yang menunjukkan pertumbuhan industri manufaktur Indonesia? Geliat pertumbuhan ini dapat terlihat dari peningkatan permintaan baru yang menunjukkan aktivitas produksi yang semakin terpacu.
-
Bagaimana dampak cukai rokok terhadap industri hasil tembakau? "Kita dibatasi produksinya, tapi di lain pihak rokok ilegalnya meningkat. Kalau rokok ilegal menurut informasi dari kawan-kawan Kementerian Keuangan, itu hampir 7 persen. Kalau itu ditambahkan kepada produksi yang ada, pasti akan tidak turun," tuturnya.
-
Apa yang menjadi fokus utama Menko Perekonomian dalam pengembangan industri hijau di Indonesia? Dalam pengembangan industri hijau di Indonesia, pemerintah mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya. Termasuk mendorong kebijakan hilirisasi yang arahnya sejalan dengan tren pengembangan industri hijau tersebut.
-
Dimana desa yang menjadi pusat industri kompor minyak tanah di Indonesia? Bahkan, Desa Taman Harjo, Singosari, Malang, Jawa Timur, dikenal sebagai pusat industri kecil kompor dengan bahan bakar minyak tanah.
Meskipun pemerintah harus membahas RUU tersebut, Willem juga mengatakan ada perkecualian bila Presiden Joko Widodo merasa pembahasan perlu ditunda karena alasan tertentu. Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum ada sikap sama sekali terhadap RUU Pertembakauan.
"Presiden masih menunggu sikap dari kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian sendiri siap membahas bersama kementerian/lembaga lain," katanya.
Menurut Willem, pembahasan RUU Pertembakauan di tingkat kementerian/lembaga dipimpin bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Dia mengakui ada tarik menarik dalam pembahasan mengenai produk rokok.
Dia mencontohkan ada argumentasi bahwa produk rokok memberikan cukai yang tinggi pada penerimaan negara. Di sisi lain, ada yang berargumentasi bahwa rokok perlu dikendalikan karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat, ada pula yang beragumentasi tentang tenaga kerja dan petani.
Terkait kritik, Willem menegaskan tafsiran buruk soal pengendalian tembakau bisa saja muncul. Sebab, aturan ini dinilai sarat dengan kepentingan industri dan mengabaikan kesehatan masyarakat serta generasi muda.
"Kementerian Perindustrian adalah kementerian yang membina industri. Dalam pertembakauan ada pihak industri, karena itu Kementerian Perindustrian tidak bisa lepas tangan. Tidak ada kepentingan yang aneh-aneh," pungkasnya.
Baca juga:
Rupiah dibuka menguat di level Rp 13.366 per USD
Raja Salman datang, korban delay di Bali capai 8.000 penumpang
Fakta mencengangkan dari lawatan Raja Salman, RI dikira terbelakang
Kekayaan keluarga kerajaan Arab diklaim kalahkan orang terkaya dunia
LIPI nilai kunjungan Raja Salman demi investasi terlambat
JK: Banyak kirim TKI, Arab Saudi kira Indonesia negara terbelakang
Perlancar investasi Arab Saudi, pemerintah pelototi aspek aturan