Ranking kemudahan berbisnis Indonesia pengaruhi minat investor
"Para investor mau tidak mau terpengaruh dengan ranking kita itu," ucap Darmin Nasution.
Bank Dunia (World Bank) memberikan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EODB) di Indonesia di urutan ke-109 dari 189 negara yang di survei. Melihat data ini, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia bisa mendongkrak ranking tersebut menjadi urutan ke-40.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan mengejar target tersebut agar bisa terealisasi di tahun 2017. Sebab, ranking yang diberikan Bank Dunia bisa mempengaruhi para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
"Para investor mau tidak mau terpengaruh dengan ranking kita itu, karena dilihat Indonesia dengan negara lain bagaimana. Ini termasuk sudah di atas 50 persen negara yang di survei," kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/3).
Menurutnya, kemudahan berbisnis sangat dipengaruhi oleh aspek hukum. Seperti dalam proses perizinan memulai usaha di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pastinya memerlukan perlindungan hukum.
"Dalam menjalankan usaha dan kalau ada perbedaan pendapat di pelaku usaha, bagaimana proses dan keputusan pengadilan, jika sampai ke pengadilan dalam menyelesaikannya," imbuhnya.
Selain itu, proses hukum juga sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa, terlebih jika usaha yang dijalankan gagal. Bukan hanya kepailitannya, tapi juga proses pemberesan dari aset, harta dari perusahaan yang pailit.
Sehingga, peran Mahkamah Agung (MA) dalam membantu berbagai proses hukum tersebut sangat diperlukan oleh pelaku usaha, guna memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnis.
"Kita juga mengapresiasi ini, karena dengan penanganan kasus ini bisa menjadi lebih baik," jelasnya.
Baca juga:
Australia minat investasi Rp 2,3 triliun di sektor maritim Indonesia
Investor AS minat tanamkan modal Rp 278 miliar di Indonesia
Menteri Saleh bujuk Siam Cement tambah investasi di Indonesia
Jokowi bakal pakai pihak ketiga hitung cost recovery tahun ini
Darmin: Pemilik modal anggap investasi di Indonesia menjanjikan
Pemerintah diminta tak buka keran investasi asing di industri karet