Rekomendasi Rembuk Nasional 2017, Presiden Jokowi diminta 'matikan' BUMN bermasalah

Tim perumus melihat adanya kompetisi BUMN dalam sektor riil. BUMN harusnya bisa melakukan ekspansi keluar negeri dan bukan masuk ke bisnis yang digarap oleh swasta. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menutup BUMN yang bermasalah dan tidak memberikan sumbangan signifikan bagi negara.

2017-10-23 15:09:00

Rembuk Nasional 2017 telah menyelesaikan pembahasan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada 3 tahun masa jabatan. Salah satunya adalah rekomendasi dalam bidang ekonomi, industri dan perdagangan.

Ketua tim perumus bidang ekonomi, industri dan perdagangan, Hendri Saparini, menuturkan ada lima rekomendasi yang dihasilkan dalam rembuk di bidang tersebut. "Tema utama bidang ekonomi, industri dan perdagangan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas melalui revitalisasi industri dan pengembangan industri ekonomi digital," katanya di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10).

‎Adapun rekomendasi yang dihasilkan di bidang ekonomi, industri dan perdagangan ialah, pertama, mengenai sinergi badan usaha milik negara (BUMN), swasta, koperasi dan UMKM. Dalam hal ini, tim perumus melihat adanya kompetisi BUMN dalam sektor riil. BUMN harusnya bisa melakukan ekspansi keluar negeri dan bukan masuk ke bisnis yang digarap oleh swasta.

"Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menutup BUMN yang bermasalah dan tidak memberikan sumbangan signifikan bagi negara."

Rekomendasi kedua, mengenai peran fiskal untuk mendukung industri dan daya beli masyarakat. Yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait reformasi perpajakan. Di mana aturan pajak atau pungutan di pusat dan daerah belum jelas hingga kerap dimanfaatkan oleh oknum aparat.

Oleh karena itu, dibutuhkan kontrol dan tata kelola pemerintah atas alokasi pendanaan dan kualitas proyek daerah. Pengunaan dana alokasi daerah (DAK) dan dana desa untuk optimalisasi fiskal memerlukan beberapa penyesuaian aturan lintas kementerian.

Ketiga, mengenai stabilitas keuangan dan inovasi pembiayaan. Dalam hal ini tim perumus rekomendasikan supaya reindustrialisasi tidak hanya fokus pada satu bidang bisnis saja, industri perbankan harus didorong untuk melakukan konsolidasi agar bank tidak perlu perang harga.

Selain itu, pemerintah juga harus menggalakkan kredit perumahan murah yang disubsidi serta mendorong inovasi pembiayaan untuk UMKM dan inovasi pembiayaan membutuhkan suku bunga yang lebih menarik.

Keempat, kebijakan perdagangan dan industri untuk produksi nasional. Dalam hal ini, pemerintah diminta memperhatikan antara lain, dalam rangka percepatan industrialisasi Indonesia membutuhkan bahan baku yang kompetitif, investasi harus membuahkan transfer teknologi.

Selain itu, ekonomi biaya tinggi yang terjadi selama ini disebabkan oleh birokrasi yang tidak cerdas dan cermat. Indonesia juga diharapkan segera bersiap dengan era digitalisasi industri dan perdagangan.

Rekomendasi kelima, terkait hard dan soft infrastruktur. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan pemerintah yaitu grand design pengembangan industri yang belum optimal, persoalan yang dihadapi di wilayah Timur dalam mengembangkan industri dan perdagangan yaitu konektivitas khususnya sistem logistik dan sistem pelabuhan.‎

Kemudian, pengembangan industri harus didorong sesuai potensi daerah baik bahan baku dan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Serta, aturan pelaksanaan investasi di daerah yang masih belum sinkron dengan berbagai kebijakan lain di daerah.

Baca juga:
Holding BUMN jadi ancaman penerimaan pajak Indonesia
BTN berkomitmen terus lahirkan pengusaha properti muda
Heboh debit 'Tunggakan by rek' sebesar Rp 1.000, ini penjelasan BNI
Harga lelang frekuensi dimenangkan Telkomsel dinilai wajar dan masih murah
Menteri BUMN tetapkan Sunarso sebagai Direktur Utama Pegadaian
Menteri Rini tunjuk Sunarso jadi bos Pegadaian
Negara dinilai untung banyak dari menangnya Telkomsel di tender 2,3 Ghz

(mdk/bim)