Rencana pengurangan satu juta PNS, Menteri Yuddy ikut arahan Jokowi
"Arahan bapak presiden akan kita ikuti, selain itu kami juga akan menyampaikan rencana skenario."
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi kembali bicara terkait rencana rasionalisasi atau pengurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Yuddy, kebijakan ini ke depannya bakal dijalankan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Pihaknya bakal mengeluarkan skema yang progresif dalam mencapai rasio pegawai yang ideal.
"Arahan bapak presiden akan kita ikuti, selain itu kami juga akan menyampaikan rencana skenario kebijakan dalam rangka percepatan kepegawaian. Kalau yang disampaikan pak presiden kan yang moderatnya berjalan secara alamiah, dalam 5 tahun ke depan, kalau setiap tahunnya pensiun 120 ribu berarti 2014-2019 hampir 600 ribu. Tepatnya 520 ribu dengan rata-rata 120 ribu pensiun setahun," kata Yuddy di kantornya, Jakarta, (8/6).
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Bagaimana cara Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
-
Apa motif penusukan PNS itu? Kini Polres Yahukimo terus melakukan pendalaman, hingga penyelidikan guna mengungkap kejadian tersebut untuk mengetahui motif penikaman yang dilakukan OTK terhadap korban seorang PNS itu," ungkapnya.
-
Apa yang dilakukan PNM untuk nasabahnya? Kegiatan pemberangkatan Ibadah Umroh ini juga diberikan kepada 233 orang terdiri dari karyawan, nasabah, dan keluarga yang telah memberikan banyak kontribusi kepada perusahaan.
Mengurangi jumlah PNS, Yuddy akan memberlakukan kebijakan moratorium dalam menerima pegawai baru nantinya. Selain itu dari KemenPAN-RB menyampaikan usulan program pensiun dini dalam waktu tiga tahun ke depan.
"Dengan kebijakan moratorium, yang masuk enggak boleh lebih separuhnya, pak presiden mengambil ancer-ancer 60 ribu kan begitu. Nah ini skenario rasionalisasi yang moderat. Kementerian PAN-RB juga akan menyampaikan skenario yang progresifnya. Skenario yang progresif tetap disampaikan keputusan terakhir di tangan presiden," tuturnya.
"Yang moderat kan sudah pasti. Diikuti alamiah itu yang keluar jauh lebih banyak dari pada yang masuk. Artinya apa pola seleksinya akan lebih ketat. Yang progresif kami akan menyampaikan usulan rencana kebijakan itu dengan program pensiun dini dalam rangka mencapai rasio pegawai yang ideal dalam waktu yang relatif pendek, 3 tahun ke depan," tutupnya.
Sebelumnya, Yuddy juga telah menjelaskan mengenai rencana rasionalisasi hingga satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Yuddy, anggaran belanja pegawai pemerintah saat ini relatif sudah cukup besar, sudah mencapai 33,8 persen di tingkat nasional. Sementara itu, ada 240 pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya bahkan di atas 50 persen.
Melihat fakta ini, Yuddy mengatakan, tidak mungkin dalam jangka panjang tidak mengendalikan belanja pegawai.
"Akan menjadi bom waktu karena belanja pegawainya akan terus membengkak, membayar pensiun juga akan terus membengkak. Kita tidak ingin pemerintah Indonesia suatu saat ini terbebani dengan belanja pegawai yang demikian besar," kata Yuddy seperti ditulis situs Setkab, Selasa (7/6).
Atas pertimbangan itu, menurut Yuddy, Kementerian PAN-RB melakukan simulasi kebijakan, kira-kira berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ideal untuk memenuhi pelayanan Indonesia dan menjalankan pemerintahan.
"Kami mensimulasikan bahwa jumlah PNS Indonesia ini kira-kira 1,5 persen persen dirasakan cukup memadai dengan bantuan teknologi. Kalau penduduk 250 juta, 1,5 persen kira-kira 3,5 juta. Sekarang PNS kita ada 4,5 juta orang maka secara simulasi kita kelebihan 1 juta," jelas Yuddy.
Baca juga:
Heboh pengurangan 1 juta PNS, ternyata cuma wacana Menteri Yuddy
Arahan Jokowi ke Eselon II: Kerja cepat dan jangan boros
Menteri Yuddy: Tak mungkin kita pertahankan PNS berkinerja rendah
Menteri Yuddy: Akan jadi bom waktu bila jumlah PNS tak dikendalikan
Ini kata Jokowi soal polemik rasionalisasi 1 juta PNS
Ketika Ahok tersipu malu akui dirinya kesiangan datang ke kantor
Ini aturan agar PNS disiplin, absen 4 kali hingga sunat gaji