Resmi kerja sama, Kejaksaan akan kawal proyek pembangunan infrastruktur
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono menegaskan bahwa kehadiran TP4 ini akan sangat membantu pengawasan dan pendampingan proyek infrastruktur. Sebelumnya, kata Basuki, pihaknya sudah bekerja sama dengan TP4 ini.
Kejaksaan Agung RI menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian BUMN. Kerja sama ini untuk mewujudkan sinergitas di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama terkait pembangunan infrastruktur.
Salah satu poin dari kesepakatan ini adalah TP4 (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan) Kejagung akan turut mendampingi pengerjaan proyek infrastruktur yang ada dalam tanggung jawab ketiga Kementerian ini.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Gimana konstruksi jembatan Panyindangan dibangun? Melansir dari laman Pemkab Sumedang, jembatan ini menggunakan teknologi “judesa” untuk memperkokoh strukturnya. Judesa memiliki desain khas berupa sistem lantai, batang yang menggantung serta kabel baja sebagai pengikatnya.
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
-
Kapan Jembatan Gantung Girpasang dibangun? Dengan adanya jembatan itu, warga yang tadinya harus berjalan kaki selama 19 menit menuruni tebing kini tinggal berjalan kaki 2 menit menyeberangi jembatan.
Nota kesepakatan ini juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kerja sama antara satuan kerja ketiga kementerian tersebut yang ada di seluruh Indonesia dengan TP4D setempat.
"Dengan nota kesepahaman ini, ada sebuah payung hukum kerja sama kami akan segera, kebanjiran pendamping dan kami punya 10.000 jaksa," ungkap Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/3).
"Khusus untuk proyek strategis akan dihandle oleh Kejaksaan Agung. Di semua tahapan, sesuai dengan permintaan pendampingan. Diharapkan penyimpanan yang bisa terjadi bisa kita eliminir," sambungnya.
TP4 merupakan paradigma baru pemberantasan korupsi yang menekankan pada pendekatan pencegahan. "Tenang, tidak ada kegaduhan. Kalau sudah ada (pendampingan), tapi tetap ada tindakan merugikan negara kita akan tindak, itu pilihan terakhir," tegasnya.
Kesepakatan ini akan berlaku selama 3 tahun sejak ditandatangani. "3 tahun, akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono menegaskan bahwa kehadiran TP4 ini akan sangat membantu pengawasan dan pendampingan proyek infrastruktur. Sebelumnya, kata Basuki, pihaknya sudah bekerja sama dengan TP4 ini.
"Ini sangat kami butuhkan. Selama ini kami sudah sangat dibantu. Misalnya pembangunan GBK itu dengan TP4D DKI, ada juga proyek bendungan (TP4) terlibat. Ini kebijakan dari Presiden, dari penegak hukum untuk membantu," kata dia.
Sementara itu Menteri BUMN Rini Soemarno juga mengakui bahwa kehadiran tim dari pendamping dari Kejaksaan akan sangat membantu pengerjaan proyek. "Kami di BUMN sangat mendukung. Kami sebetulnya banyak sudah kerja bersama seperti pembebasan lahan, di runway 3, bandara, port. Bagaimana selesai secara finansial dan aturan hukum. Dengan preventif, kami harap dapat sesuai dengan nilai proyek yang sudah ditentukan," tandasnya.
Untuk diketahui, sejak tahun 2016 hingga tahun 2017, nilai kegiatan yang didampingi TP4 meningkat hingga delapan kali lipat dari Rp 109,64 triliun menjadi Rp 977,08 triliun.
Selain pendampingan di dalam negeri, pada akhir tahun 2017 TP4 juga memperoleh kepercayaan melakukan pendampingan terhadap Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap (One Stop Service) sebesar 6 Juta Real Arab Saudi atau senilai Rp 37.000.000.000, (tiga puluh tujuh milyar rupiah) pada KJRI Jeddah di Arab Saudi.
Baca juga:
Tol Jomo dan Sumo terintegrasi, transaksi dipermudah
Komite Keselamatan Konstruksi izinkan pembangunan 4 proyek elevated dilanjutkan
Kontraktor diminta perbaiki prosedur kerja antisipasi kecelakaan konstruksi
Ini persiapan pemerintah raup manfaat maksimal kehadiran era ekonomi digital
Dua karyawan PT Wasikta jadi tersangka girder Tol Becakayu roboh